Home Nasional MDI Geram, Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras, Salah Alamat

MDI Geram, Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras, Salah Alamat

442
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews-Jakarta, Menanggapi surat himbauan yang dilayangkan Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan-Riau, Nomor 104/RI-06/T.U.00.01/03/2018 tertanggal 22 maret 2018 yang ditanda tangani oleh ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Empi Januardi Arlas, terhadap pengurus Majlis Dakwah Islamiyah (MDI) dinilai salah alamat.

“Salah alamat dan tuduhan terhadap para ustadz MDI berkampanye, tuduhan yang tidak pantas,” kata Ketua MDI kecamatan Pangkalan Kuras, Ustadz Suardi, saat diwawancarai, Senin (2/4/2018).

Surat itu, lanjutnya, lebih tepat dikirimkan kepada para calon, tim sukses, partai politik. “Karena mereka yang berkampanye, bukan para ustadz,” Tegasnya.

“Saya juga tak tau maksud Panwanslu itu apa, tapi yang jelas isi surat itu adalah larangan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, itu artinya Panwaslu menuduh para ustadz ini kampanye, apa tidak menyakitkan itu,” katanya dengan nada yang sedikit meninggi.

Ketika ditanya terkait wacana renana Panwaslu akan mengatur judul khotbah dan ceramah para ustadz, ustadz Suardi menanggapi bahwa tugas Panwaslu bukan mengurus urusan Agama, tapi mengawasi jalannya pemilu.

“Apa urusannya Panwaslu mengatur ceramah ustadz, tugas Panwaslu bukan urusan agama, bukan urusan ceramah tapi tugas panwaslu itu mengawasi pemilu agar pemilu itu jujur, adil, tidak curang, mencegah politik uang, jangan memasuki yang bukan wilayahnya,” jelasnya.

“Khotbah, ceramah itu wilayah para mubaligh, jangan menuduh para ustadz berkampanye ketika para ustadz ceramah menyampaikan ayat-ayat, hadist-hadist, ajaran agama Islam termasuk ajaran agama Islam dalam hal memilih pemimpin,” tambah Ustadz Suardi.

Lebih lanjut dijelaskan ketua MDI kecamatan Pangkalan Kuras, Islam mengatur itu semua, dan perlu dipahami bahwa ketika para ustadz menyampaikan aturan agama Islam melalui khotbah atau ceramahnya termasuk menyampaikan tentang aturan Islam dalam hal memilih pemimpin itu dilindungi oleh undang-undang 1945 pasal 29 ayat 2, sebagai bentuk demokrasi.

Tidak hanya ustadz Suardi yang geram, surat Panwaslu yang ditujukan kepada MDI Pangkalan Kuras itu, membuat beberapa uatadz lainnya, seperti ustadz Irwansyah, ustadz Khairudin, Ustadz Maulana Ishak, Ustadz Syukriadi, Ustadz saifulrahman, ustadz Arif Priono, gerah dengan isi surat yang layangkan Panwaslu tersebut.

Hingga berita ini direalis, Ketua Panwaslu kecamatan Pangkalan Kuras, Empi Januardi Alras, tidak merespon saat reportaseindonesia.tv mencoba menghubungi via telepon selularnya untuk minta hak jawab terkait surat himbauan yang di alamatkan terhadap para ustadz tersebut.

SUMBER : reportaseindonesia.tv
Penulis : Arisman

Editor : Hargono

Bagikan artikel ini :