Home Hukum & Kriminal Dewan Pakar ICMI Pusat: Ormas Apapun Bahkan MUI Tak Boleh Larang Pengajian

Dewan Pakar ICMI Pusat: Ormas Apapun Bahkan MUI Tak Boleh Larang Pengajian

160
0
Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Akhir-akhir ini ada ormas Islam seperti Banser NU suka melarang-larang pengajian atau melarang ustadz tertentu berceramah dalam suatu majlis ilmu agama. Hal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat jika tak segera diluruskan dan sangat rentan timbulnya konflik horisontal. Terkait hal ini Redaksi telah meminta tanggapan Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo, mantan Jendral Polri yang kini aktif di ICMI dan MUI pusat.

Menurut Anton, tidak ada satu ormas bahkan MUI yang bisa dan boleh melarang-larang pengajian atau melarang ustadz berceramah dalam majlis ilmu apalagi di masjid. Polisi pun tak boleh melarang apalagi ormas. Polisi hanya boleh melarang atau menghentikan pengajian jika materi kajiannya bertentangan dengan ajaran agama atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Itupun dilakukan secara de facto setelah mendengar atau menyaksikan materi ceramahnya benar-benar bertentangan dengan ajaran agama, ideologi negara Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945, dan secara de yure larangan tersebut diatur oleh UU seperti larangan penyebaran ideologi komunisme yang diatur dalam UU nomor 27 tahun 1999 juga KUHP pasal 107a – 107f. “Bukan dilakukan sebelum kajian dimulai dan itu hanya tugas dan kewenangan POLRI bukan ormas,” ujar Anton.

“Saya heran akhir-akhir ini ada ormas yang suka bubarkan pengajian bahkan maksa-maksa nyuruh ustadz tertentu tandatangani buat perjanjian tertentu sebelum kajian, apa-apaan ini?,” kata Anton.

Anton juga menambahkan bahwa MUI yang jadi payung seluruh umat islam di Indonesia saja tidak berwenang seperti itu (melarang-larang – Red),apalagi ormas.

“Untuk itu mulai hari ini tak boleh ada lagi hal-hal seperti itu dan POLRI harus tegas menindak ormas yang anarkhi bubarkan pengajian melarang ustadz karena ormas tidak berwenang dan tidaj bertugas seperti itu,” tegas Anton. (Red)

Bagikan artikel ini :