Home Fokus MUI: Jokowi Mau Daur Ulang Film Sejarah G-30S/PKI Itu Maunya Apa?

MUI: Jokowi Mau Daur Ulang Film Sejarah G-30S/PKI Itu Maunya Apa?

1072
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Seperti dilansir media, Jokowi ingin daur ulang film G-30S/PKI.
Redaksi telah minta tanggapan salah satu Pengurus MUI Pusat Anton Digdoyo, Rabu (20/9/2017).

Anton mempertanyakan daur ulang film sejarah G-30S/PKI itu maunya apa?. “Apanya yang didaur? film sejarah kok didaur ulang? memangnya film fiksi? Film hiburan?,” tanya Anton.

Lebih lanjut Anton mengatakan bahwa niat daur ulang film sejarah itu sangat aneh, ini namanya sama saja tidak mengakui kalau PKI yang memberontak dengan kejam membunuhi Jenderal-Jenderal dan lain-lain yang terkenal dengan Gerakan 30 September PKI tersebut.

Padahal menurutnya, tanggal 16 Juni 2017 yang lalu jokowi di mabes TNI cilangkap dengan tegas menyatakan tidak akan meminta maaf pada PKI, keluarga PKI, anak cucu PKI dan pro PKi. Itu artinya Jokowi sadar bahwa PKI lah pelaku pemberontakan G-30 September tersebut dengan bukti-bukti sangat akurat. “Presiden harus pegang kata-kata, pantang bersilat kata,” tegasnya.

Lanjut Anton, soal rekonsiliasi sudah dilakukan dengan menghapus litsus sehingga hak-hak anak cucu bekas PKi diberikan. Litsus adalah proses pasca kudeta gagal, itu wajar dilakukan.

“Bagaimana pasca kudeta gagal tanpa litsus?, pasti pemulihan keamanannya akan sangat sulit. Itu harus difahami sebagai bangsa dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia,” ujar Anton.

Namun menurutnya, setelah litsus dicabut terus minta PKi dihidupkan lagi, itu yang tak tau diri. Itu namanya diberi hati berulam jantung. “dikei ati ngrogoh rempelo,” kata Anton.

“PKI akan selamanya terlarang di Indonesia, jangankan PKI yang jelas sidahada Tap MPR, UU 27/99 dan KUHP pasal 107 a s/d f. Faham sekulerisme liberalisme pluralisme pun dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa dan tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila serta tidak sesuai dengan konstitusi negara, UUD 45. Juga Fatwa Ulama se-dunia yg diratifikasi MUI 28 Juli 2005,” ujar Anton.

“Itu yg harus disadari,difahami anak cucu pki, pro PkI, bahwa rekonsiliasi itu tidak cuma-cuma,” tandas Anton Digdoyo yang juga merupakan Dewan Pakar ICMI dan mantan Jendral Polri tersebut. (Red)

Bagikan artikel ini :