Home Asia Pasifik Pengurus MUI Pusat: Unjuk Rasa Itu HAM Bahkan Bisa Menjadi Jihad

Pengurus MUI Pusat: Unjuk Rasa Itu HAM Bahkan Bisa Menjadi Jihad

778
0
Flyer Aksi Selamatkan Muslim Rohingya, 6 September 2017
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Hari-hari akhir Agustus, awal September 2017 ini dunia marah atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan berkali-kali oleh Pemerintah Myanmar terhadap umat Islam minoritas etnis Rohingnya yang sudah tinggal menjadi bagian bangsa Myanmar sejak abad 8 silam. Beberapa negara langsung putuskan hubungan ekonomi seperti Maladewa dan lain-lain. Pemimpin tertinggi Katolik Paus Paulus juga pemimpin tertinggi budha Dalai Lama kutuk pembasmian etnis agama minoritas di Myanmar tersebut (sumber PBB, Reuters, TIME dan lain-lain).

Pemerintah Indonesia mengutuk walau agak lambat, rakyat Indonesia marah dan akan gelar aksi solidaritas umat. Ada info aparat akan melarang aksi-aksi tersebut. Redaksi telah meminta tanggapan pada Pengurus MUI Pusat Anton Tabah Digdoyo ex Jendral Polri yang juga seorang kolumnis.

“Saya sebagai senior Polri yakin Polri tidak akan melarang demo karena demo bagian dari Hak Asazi Manusia, demo membela umat yang ditindas itu bagian dari jihad. Jadi demo itu dilindungi Undang-Undang (UU), melarang demo itu pelanggaran berat institusi negara terhadap salah satu pokok Hak Asazi Manusia,” kata Anton.

Anton berharap agar tidak ada yang menjerumuskan Polri ke medan melawan hukum, apalagi menganggap demo sebagai makar yang gagal, anggapan itu sesat dan sangat berbahaya, bahkan menurutnya menuduh aksi 411, 212, 313 dan lain-lain dibiayai pihak tertentu itu sangat menyakitkan umat.

“Orang yang nuduh seperti itu karena ia belum sampai ke tingkat indah manisnya iman dan akidah karena jihad melawan penista AlQuran, penghina islam itu perintah langsung, Allah SWT dan Rasululloh SAW dalam Al-Quran surat Taubat 65 66 dan dijabarkan Hadits Bukhory jiz 8 hlm 37, apalagi terhadap kebengisan tak terperi pada umat Islam di Myanmar,” ujar Anton.

Ia menjelaskan, Polri yang tupoksinya sebagai pelayan pelindung pengayom (yandungyom) masyarakat wajib dukung hak warga yang tidak melanggar hukum, wajib dilayani diayomi dilindungi. Menurutnya Demo adalah salah satu hak yang dijamin UU, disitulah peran yandungyom Polri. “Jika dalam prakteknya ada anarkhi baru peran Polri sebagai gakkum (penegak hukum -red) difungsikan,” tutur Anton.

“Jadi Polri ga boleh melarang-larang demo apalagi demo umat Islam selama ini selalu tertib aman lancar dan indah dikagumi dunia,” ujarnya.

Anton mengatakan bahwa dirinya mendapat info terkait rencana aksi di Borobudur tanggal 8 September yang akan datang, bahwa Polri dan Muspida Kedu sudah sepakat dengan aksi tersebut. Kegiatan yang semula akan dipusatkan di candi Borobudur dipindah di Masjid An-Nur yang tidak jauh dari candi. Menurutnya ini win-win solution yang baik.

“Saya harap niati ibadah sehingga aksi berjalan tertib aman lancar sukses dan indah, salam jihad,” pungkasnya.(red)

Bagikan artikel ini :