Home Asia Pasifik Dewan Pakar ICMI Pusat: Aksi 6 dan 8 September, Aksi Solidaritas Muslim...

Dewan Pakar ICMI Pusat: Aksi 6 dan 8 September, Aksi Solidaritas Muslim Indonesia Pada Muslim Myanmar Yang Tertindas

1041
0
Anton Tabah Digdoyo - Dewan Pakar ICMI Pusat, yang juga mantan Jenderal Polri
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Tanggal 6 September 2017 akan ada aksi umat Islam di Jakarta dan 8 September 2017 aksi dipusatkan di candi borobudur magelang Jawa Tengah. Ada pihak yang kuatir aksi tersebut akan anarkhi dan akan merusak candi borobudur sebagai salah satu warisan peradaban dunia. Terkait hal ini Redaksi telah minta tanggapan pada Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo juga mantan Jendral Polri yang kenyang pngalaman menghadapi berbagai aksi unjuk rasa, Minggu (3/9/2017).

Menurut Anton Tabah, Kebiadaban Myanmar pada umat Islam minoritas Rohingnya tak terperikan walau ada pihak yang menganggap itu hoax tetapi bukti data fakta didukung satelit dan investigation report majalah ternama dunia TIME membuktikan kebiadaban kekejaman kebengisan rezim Myanmar tersebut, dunia marah, Negara-negara serumpun Asean juga marah.

“Karena itu rencana aksi unjuk rasa umat Islam Indonesia di tanggal-tanggal tersebut bisa dimaklumi,” ujar Anton.

Anton melanjutkan bahwa tak perlu ada pihak yang meragukan kesantunan umat Islam jika unjuk rasa, karena sudah teruji Aksi 411, 212, 313 dan lain-lain, melibatkan hampir 10 Juta umat itu berjalan tertib indah bahkan tak sebatang rumput pun rusak dan dapat pujian dunia. “Maka kalau ada yang menghembuskan info aksi tersebut akan merusak candi borobudur itu mengada-ada,” tutur Anton.

“Dipilihnya candi Borobudur menurut prediksi saya adalah simbul toleransi beragama di Indonesia yang sangat baik termasuk agama budha sangat dihormati di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar didunia,” kata Anton.

“Dengan itu diharapkan Myanmar bisa belajar mencontoh Indonesia dalam bertoleransi beragama dan jika masalah etnispun belajar dengan Indonesia, etnis apapun jika sudah tinggal menetap berpuluh-puluh tahun atau bayi yang lahir di Indonesia dapat diakui sebagai warga negara Indonesia tidak dipersulit,” ujar Anton.

Apalagi menurutnya, etnis Rohingnya tersebut sudah tinggal di Myanmar beratus tahun itu semestinya sangat layak diakui sebagai warga negara Myanmar, tak boleh didiskriminasi aplg diusir. “Itulah pesan moral berbagai aksi tanggal 6 dan 8 september tersebut, jangan dituduh akan merusak candi borobudur dan sebagainya,” tegas Anton.

Menurutnya Negara juga wajib melayani, melindungi hak-hak warga untuk aksi unjukrasa sesuai Undang-undang (UU) dan Hak Asasi Manusia.

“Juga sangat keliru jika aksi 411, 212, 313 itu intolerance karena aksi-aksi tersebut murni masalah penistaan agama yang ada UU nya bahkan banyak yurisprudensinya dengan kasus-kasus penistaan agama sebelumnya,” lanjut Anton.

Anton Digdoyo yang juga Ketua Penanggulangan Penodaan Agama tersebut, mengingatkan semua pihak taat UU, Aparat tidak boleh melarang unjuk rasa dan pengunjukrasa wajib tertib aman tidak anarkhi dan umat budha Indonesia diharapkan ikut menekan umat Budha Myanmar dan menginfokan agar contoh Indonesia dalam bertoleransi beragama, yang merupakan contoh terbaik di dunia. (Red)

Bagikan artikel ini :