Home Bisnis Dewan Pakar ICMI Pusat: Pemimpin Wajib Jadi Teladan Dalam Etika Dan Taat...

Dewan Pakar ICMI Pusat: Pemimpin Wajib Jadi Teladan Dalam Etika Dan Taat Aturan

457
0
Ilustrasi Reklamasi Teluk Jakarta
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Pekan lalu, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat pulau C dan D ke Pemprov. DKI Jakarta. Rakyat menuntut agar Jokowi tidak sembrono seperti itu, karena keabsahan Amdal reklamasi belum ada bahkan dua Perda yaitu perda Rancangan Tata Ruang/Tata Wilayah dan Perda Rencana Zonasi juga belum ada. Amdal dan dua Perda itu landasan hukum yang wajib dipenuhi reklamasi. Untuk itu redaksi meminta tanggapan Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Digdoyo mantan Jendral Polri yang cukup pengalaman dalam berbagai kasus hukum.

Menurut Anton, Pemimpin itu wajib jadi teladan dlm ber etika dan dalam taat hukum/aturan, sekaligus teladan dalam taat azas equality before the law kesamaan di dalam hukum “datan mawas saliro lan kadang sentono uger dosa kapidono”.

“Kasus sertifikat HGB 3 Juta meter persegi lebih ini jelas melanggar hukum, Saya baca sudah beredar foto serifikat HGB untuk Pulau D salah satu dari 17 pulau buatan hasil reklamasi Teluk Jakarta, Dalam foto itu jelas tertera bahwa sertifikat HGB diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara kepada PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan mega properti Agung Sedayu, selaku pengembang pulau buatan hasil reklamasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara KS tanpa tanggal berakhirnya HGB,” kata Anton.

Anton menambahkan, Peraturan Badan Pertanahan nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 4 (b), Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten hanya berwenang berikan HGB badan hukum maximum 20.000 m2. Pasal 9 (b) Untuk Kakanwil maximum 150.000 m2.

Pelanggaran aneh ini tak mungkin hanya dilakukan oleh kepala pertanahan kota Jakarta utara tapi rakyat memastikan atas perintah presiden apalagi Plt. Gubernur saja gak tau?
Bahkan Kakanwil BPN DKI Jakarta Najib Taufiq pun heran apa alasan terbitnya sertifikat HGB untuk Pulau D seluas lebih dari 3 juta m2 tersebut. Ia suruh “konfirmasi ke Kepala Kantor BPN Jakarta Utara yang ngeluarin itu, dasar hukumnya apa?”, seperti dilansir republika

“Sikap dan tindakan melawan aturan ini juga diikuti birokrasi di bawahnya seperti ada yg melarang demo Perpu, ada yang ancam penjarakan demo petani tebu dan lain-lain, padahal demo itu Hak Asasi manusia dan dilindungi oleh Undang-Undang,”ujar Anton

Anton mengingatkan, kalau tidak hati-hati akan terjungkal oleh perilakunya sendiri. (Red)

Bagikan artikel ini :