Home Hukum & Kriminal Kasus e-KTP Setya Novanto Macet, ACTA Minta KPK Jalan Terus

Kasus e-KTP Setya Novanto Macet, ACTA Minta KPK Jalan Terus

655
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPR Setya Novanto Setya Novanto tersangka kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) seakan berjalan ditempat. Terlebih Setnov sendiri telah ditetapkan sejak 17 Juli 2017 silam.

Belum lagi adanya wacana bahwa Setnov sebagai ketua DPR nanti akan membacakan teks Pancasila pada saat Upacara kenegararaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 72 di istana Negara. Tentunya kemacetan yang terjadi akan menjadi pertanyaan publik, apakah memang ada skenario dimacetkan.

Baca : Dewan Pakar ICMI Pusat : Negara Cidera Jika Tersangka Jadi Pembaca Teks Pancasila di Acara Kenegaraan

Sejak menetapkan Setnov, KPK memang kembali menetapkan tersangka anggota DPR RI dari Golkar lainnya yaitu Markus Nari. Hanya saja, usai hal itu penanganan KPK terhadap kasus megakorupsi e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu, nyaris tenggelam oleh kasus-kasus lainnya.

Wakil Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irfan Pulungan mendesak KPK agar terus menindaklanjuti kasus megakorupsi yang telah menyengsarakan rakyat tersebut dan jangan berhenti hanya pada penetapan status tersangka kepada Setya Novanto.

Baca juga : 10 Pertanyaan Dugaan Keterlibatan ke Agus Raharjo, Ketua KPK dalam Proyek e-KTP

“Kasus megakorupsi e-KTP itu sudah pasti melibatkan banyak orang sebagaimana banyak nama yang disebutkan dalam tuntutan jaksa atas terdakwa Irman dan Sugiharto. KPK jangan berhenti di lima orang yang kini sudah ditetapkan tersangka (dua di antaranya sudah divonis hakim), termasuk Setya Novanto dan Markus Nari,” tegas Ade di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Ade meminta agar KPK membongkar kasus megakorupsi e-KTP hingga ke akar-akarnya. Pasalnya, kasus megakorupsi itu telah mendatangkan kesulitan bagi rakyat Indonesia.

“Kasus ini telah membuat masyarakat Indonesia sekarang jadi kesulitan mendapatkan e-KTP. Rakyat kini harus menunggu berbulan-bulan hanya sekadar mendapatkan KTP, dengan banyak alasan seperti blankonya kosong lah dan sebagainya,” kata Ade. ( swamedium)

Bagikan artikel ini :