Home Nasional Tanggapan Habib Rizieq Atas Pernyataan Kontradiktif dalam Press Release MUI 28 Juli...

Tanggapan Habib Rizieq Atas Pernyataan Kontradiktif dalam Press Release MUI 28 Juli 2017

864
0
Habib Rizieq - Damai terhadap kezaliman adalah kemunafikan, lembut terhadap kebrutalan aldah kefasikan ( Foto by Era Muslim )
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Mekkah ) — Press Release MUI yang dikeluarkan pada 28 Juli 2017 menimbulkan banyak tanda tanya akan isinya yang kontradiktif.

Dalam Press Release MUI yang ditandatangani Ketua Kominfo MUI Masduki Baidhowi dan Wasekjen H Misbahul Ulum tertanggal 28 Juli 2017 menimbulkan polemik tersendiri di kalangan umat Islam.

Beberapa hal yang perlu disikapi lantaran cukup membuat kening berkerut lantaran keheranan akibat kontradiktif isi press release MUI itu seperti disampaikan oleh Ketua FPI Habib Rizieq langsung dari Mekkah Arab Saudi, seperti diterima oleh redaksi Globalnews.co.id :

1. Pernyataan yang dikeluarkan itu sama sekali tidak mengayomi umat Islam mau pun Ormas Islam.

2. Press Release tersebut diduga kuat bukan sikap resmi institusi MUI, melainkan sikap sejumlah individu yang punya kepentingan politik, karena bertentangan dengan pernyataan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnaen, dalam acara ILC TV One tgl 18 Juli 2017 dan dan juga bertolak belakang dengan pandangan Ahli Pidana MUI DR Abdul Chair Ramadhan SH MM yang telah dengan tegas dan jelas memaparkan bahaya Perppu No 2 Tahun 2017 di berbagai tulisan dan wawancara.“Pemerintah ini baru tiga tahun, lama apanya. Kalau SBY 10 tahun, ini dibilang lama, mungkin ‘a’ nya tujuh. Belum lama, kalau udah lama, bikinlan Undang-undang ajukan ke DPR kan lama. Kalau tiba-tiba keluar Perppu, rasanya ada sesuatu yang terburu-buru, ada apa?,” demikian ujar Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnaen saat tampil di ILC (Indonesia Lawyer Club), Selasa malam (18/7/2017).

3. Press Release MUI yang dirilis 28 Juli 2017 itu juga tampak salah menuduh bahkan beraroma fitnah, karena Aksi 287 adalah murni digerakkan oleh Presidium Alumni 212 untuk selamatkan Da’wah Islam, bukan oleh GNPF MUI untuk kepentingan politik.

4. Press Release semestinya berupa ucapan terima kasih kepada GNPF MUI yang telah mengawal Fatwa-Fatwa MUI tanpa pamrih dengan segala resiko hingga dikriminalisasi, bukan cuci tangan dan menyudutkannya, apalagi memfitnahnya.

5. Pernyataan dalam Press Release yang mengklaim monopoli otoritas penerbitan dan pensosialisasian Fatwa buat umat Islam cukup membuat kening berkerut keheranan, karena dalam Press Release-nya MUI seperti tidak mau Fatwanya disebar-luaskan dan dikawal untuk dilaksanakan di tengah umat Islam. Aneh dan Ironis … !!!

6. Sikap menerima Perppu No 2 Tahun 2017 yang disebutkan dalam press release bertentangan dengan aspirasi umat Islam dan berpotensi mengikis kepercayaan umat Islam kepada institusi MUI.

7. Bahwa publik tidak perlu khawatir terhadap Perppu tersebut selama Ormas atau Lembaganya komitmen dan konsisten terhadap Pancasila dan NKRI adalah sikap SALAH PERSEPSI, karena Ormas Islam menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tersebut bukan pada masalah “Pembubaran Ormas Anti Pancasila & NKRI”, melainkan karena Perppu tersebut :

a. dapat mempidanakan siapa saja yang mengubah UUD 1945, termasuk seluruh anggota MPR RI yang mengamandemen UUD 1945, padahal MPR RI punya Hak Konstitusional untuk mengubah / mengamandemen UUD.

b. bisa digunakan untuk membubarkan Ormas mana saja, termasuk MUI sekali pun, jika nanti mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal apa saja, dengan alasan menebar kebencian.

c. membuka pintu kesewenangan dan gerbang kediktatoran, sehingga akan melahirkan Rezim Otoriter.

d. tidak hargai kebebasan bahkan melanggar HAM.

e. tidak Dialogis dan tidak Demokratis.

f. bisa menutup Pintu Rekonsiliasi Ulama dan Umara yang justru selama ini diperjuangkan MUI.

g. menambah KEGADUHAN NASIONAL.

Dari poin-poin diatas, secara sederhananya kami tetap menghargai Press Release MUI, walau pun diyakini bukan sebagai Sikap Resmi Institusi MUI.

Hanya menyesalkan ketidakpekaan para pembuat Press Release MUI terhadap bahaya Perppu No 2 Th 2017 bagi maslahat umat Islam, sementara sudah banyak Tokoh, Pakar dan Ahli yang mengingatkan bahaya Perppu tersebut secara terbuka. Dan setiap saat mereka bisa diundang oleh para pembuat Press Release MUI untuk memaparkannya secara rinci.

Perlu ditekankan, ini bukan soal kepentingan politik Ormas, tapi masalah kepentingan Da’wah Islam.

Pernyataan Wasekjen MUI KH Tengku Dzulqarnaen dalam acara ILC TV One tgl 18 Juli 2017 karena sangat aspiratif dan argumentatif, sehingga mewakili suara umat Islam Indonesia sangat kami apresiasi.

Kami juga mengapresiasi pandangan Ahli Pidana MUI DR. Abdul Chair Ramadhan SH, MM yang telah dengan tegas dan jelas memaparkan bahaya Perppu No 2 Tahun 2017 di berbagai tulisan dan wawancara.

Semoga para pembuat Press Release MUI ke depan bisa lebih cermat dan teliti dalam membaca situasi dan kondisi umat Islam, sehingga bisa lebih Arif dan Bijak dalam bersikap.

Kami, umat Islam Indonesia meminta agar Pengurus MUI kompak bersatu, jangan malah pecah berseteru, dan mengayomi sebagai guru. Hal ini karena MUI adalah rumah besar bagai seluruh ormas Islam Indonesia dan bukan rumah pribadi pengurus.

Sebagai informasi bagi para pembuat press release, kini Ormas-Ormas Islam secara KONSTITUSIONAL mewakili umat Islam melalui para Pengacara dan Advokatnya telah mengajukan Yudicial Review untuk PEMBATALAN Perppu No 2 Th 2017 ke Mahkamah Konstitusi RI.

Semoga Allah SWT memberi kemenangan kepada umat Islam.

واللّه المتعان

Makkah Al-Mukarromah,
7 Dzul Qa’dah 1438 H / 31 Juli 2017 M

Habib Rizieq Syihab

Bagikan artikel ini :