Home Bisnis Dugaan Monopoli Beras Bukti Pemerintah Belum Punya Regulasi yang Mumpuni

Dugaan Monopoli Beras Bukti Pemerintah Belum Punya Regulasi yang Mumpuni

504
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Kasus dugaan monopoli beras yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (IBU) mendapat sorotan kalangan DPR.

Anggota komisi IV DPR, Ichsan Firdaus menilai, kasus tersebut mencuat karena belum ada regulasi yang mumpuni di sisi pemerintah. Ketentuan harga dari pemerintah itu belum tegas.

“Harga beras HET (Harga Eceran Tertinggi) masih rancu, kalau pedagang membeli lebih tinggi dari HPP (Harga Pembelian Pemerintah) itu melanggar hukum atau tidak. Masyarakat kan jadi bertanya, apakah ada aturan main terkait beras?” kata Ichsan dalam diskusi publik bertajuk “Republik Beras”, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).

Dia menilai, kasus yang terjadi pada PT IBU menjadi peringatan bagi pemerintah dan pengawas persaingan usaha. Menurutnya, seharusnya ada ketentuan berpikir dari pemerintah yang kemudian diterapkan ke masyarakat.

“Kalau beli di atas HPP ini juga harus di klarifikasi seperti apa, harus jelas oleh pemerintah dan KPPU,” tegasnya.

“Kalau yang sekarang jual beras diatas HET bukan melanggar hukum, harga acuan pemerintah itu kan sebenarnya untuk operasi pasar, menyangkut pidana belum jelas,” tandasnya.

Akibat kasus PT IBU ini, Ombudsman pun akhirnya turun gunung untuk ikut mendalami kasus dugaan monopoli beras. Ombudsman pun mengaku telah memanggil beberapa pihak termasuk kepolisian untuk mendalami dugaan mal Administrasi.

Bahkan, YLKI juga sempat berkomentar perihal kasus tersebut. YLKI menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai pencantuman label beras. ( RMOL )

Bagikan artikel ini :