Home Nasional Ada Sweeping HTI di Kampus, Ultimatum Pemecatan Mengintai Dosen

Ada Sweeping HTI di Kampus, Ultimatum Pemecatan Mengintai Dosen

167
1
Menristekdiskti - Prof Muhammad Nasir
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Setelah PNS dan dokter di Rumah Sakit, kini giliran aksi ‘sweeping’ anggota Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merambah ke kampus. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Muhammad Nasir mengultimatum staf dan dosen untuk kembali ke Pancasila atau dipecat.

Muhammad Nasir memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam HTI. Yakni setia kepada Pancasila dan UUD 1945 atau keluar dari kampus.

Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan keputusan Kemenkumham membubarkan HTI, lanjutnya, pegawai dan dosen yang terlibat dalam organisasi yang bersifat menyimpang dari empat pilar kebangsaan harus keluar dari organisasi itu dan kalau tidak mau maka status pegawai negeri sipilnya dicabut.

Baca : Efek Domino Perppu Ormas, PNS Anggota HTI Disarankan Mundur

PNS, katanya, bagian dari negara. “Oleh karena itu, mereka harus mengikuti negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan NKRI. Rektor dan pembantu rektor harus mengawasi aktivitas di kampus mengingat dosen dan pegawai merupakan bagian dari WNI yang harus selalu dibina,” tegas Nasir.

Ia mengatakan kebijakan yang diberlakukan untuk perguruan tinggi swasta akan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Pemerintah juga akan menerapkan sistem yang hampir sama, hanya saja modelnya berbeda dan disesuaikan dengan regulasi di wilayah setempat.

Nasir mengaku sudah bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi beberapa hari lalu yang menghasilkan penyerahan pengawasan keterlibatan HTI pada kampus.

“Untuk perguruan tinggi negeri, saya serahkan pengawasan pada rektor. Sedangkan perguruan tinggi swasta , saya serahkan pada Kopertis tiap-tiap wilayah. Ada 14 Kopertis di seluruh wilayah Indonesia,” kata Nasir.

baca juga : Ketua Kwarnas Dianggap Anggota HTI, Anggaran Pramuka Ditahan Menpora

Terkait perkembangan seberapa banyak dosen yang terlibat dalam HTI, dikatakan Nasir akan dikonfirmasikan pada Rektor dan Kopertis yang bersangkutan.

“Saya akan menanyakan perkembangan terkait data jumlah yang terlibat pada rektor dan Kopertis pada 10 Agustus mendatang, saat peringatan Hari Teknologi.”

Jika ada dosen atau PNS yang terlibat HTI, maka sanksi tegas sesuai PP nomor 53 tahun 2010 sudah menunggu mereka, tandas Nasir.

baca juga : Amnesti Internasional Mendesak Pemerintah Cabut Perppu Ormas

“Tentu awalnya kami lakukan pendekatan persuasif, teguran, lalu peringatan tiga kali. Kalau masih tetap membandel, mereka disuruh memilih, tetap setia pada organisasi yang dilarang atau kembali ke pangkuan pemerintah. Dan, saya yakin mereka masih tetap setia pada NKRI,” kata Nasir.

sumber : swamedium

Bagikan artikel ini :

1 COMMENT

Comments are closed.