Home Opini/Artikel Rumus Ekonomi Baru, Hutang Tinggi – Dana Haji = Hadirkan Girlband Seksi...

Rumus Ekonomi Baru, Hutang Tinggi – Dana Haji = Hadirkan Girlband Seksi Korea

1406
1
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Pemerintahan Jokowi melalui Badan Ekonomi Kreatif, memastikan peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 digelar meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan rencananya bakal menghadirkan penampilan grup seksi asal Korea, Girls Generation.

Badan Ekonomi Kreatif undang girlband Korea Girl Generation buat HUT ke-72

“Ada Raisa, Tulus, JFlow, Youtubers Indonesia. Nanti juga ada Girls Generation atau SNSD,” kata Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Negara hancur, ekonomi morat marit, masih mau hamburkan uang buat undang grup band asal Korea Selatan?! Sungguh tak ada sedikitpun sikap prihatinnya.

Hutang negara sudah hampir 4000 triliun. Rakyat sudah diperas dari BBM, listrik, garam dll. Rakyat pun sengsara dan menjerit. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah panik untuk bayar gaji PNS: hutang lagi atau potong gaji? Tahun 2018 jatuh tempo bayar 810 triliun. Hancur negara ini.

Bagaimana ini bu Sri Mulyani, mau potong anggaran sewa Girls Generation-nya juga ? 


Sudah kesulitan cari hutangan di luar negeri sekarang dana tabungan haji umat Islam mau dijarah pula?! Sebaiknya umat Islam tarik semua dana tabungan hajinya. Nanti mendaftar dan menabung lagi setelah presidennya ganti.

Baca : Bingung Cari Hutang, Pemerintah Incar Dana Haji

Hutang negara sudah melewati ambang batas yang dibolehkan undang-undang, yaitu 30% dari PDB. Rezim ini justru sudah hutang mencapai 50% dari PDB.

Baca juga : Jokowi : “Tenang, Duit Masih Banyak”, Habis Untuk Bayar Bunga Utang

Redaksi : maaf terlalu banyak data dan foto kesengsaraan rakyat yang bila ditampilkan hanya akan kontradiktif dengan artis Korea yang akan diundang Badan Ekonomi Kreatif ( entah kreatif dalam artian apa, gagal paham ).

Yusril sudah ingatkan Jokowi sudah boleh diimpeachment, kenapa DPR tidak bersidang untuk bahas pelanggaran undang-undang ini dan mintakan fatwa MK ?

Sehingga bila MK sudah putuskan hukum presiden telah melanggar undang-undang maka MPR bisa secepatnya melakukan sidang istimewa untuk memecat presiden yang gagal urus negara dan rakyat. Selesai perkara. ( ibr )

sumber : gemarakyat

 

Bagikan artikel ini :

1 COMMENT

Comments are closed.