Home Haji dan Umrah Bingung Cari Hutang, Pemerintah Incar Dana Haji

Bingung Cari Hutang, Pemerintah Incar Dana Haji

854
3
Jokowi,
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Kontroversi pernyataan Presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji sebagai pembiayaan infrastruktur menuai kritik. Sebelumnya pada hari Rabu (26/7/2017), usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk menggunakan dana haji sebagai pembiayaan investasi.

“Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik,” kata Jokowi.

Menyinggung keinginan Jokowi, Partai Bulan Bintang (PBB) menolak keputusan pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yang terhimpun di dalamnya untuk digunakan membiayai infrastruktur. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam.

Baik itu dana yang berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan ongkos naik haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon haji. “Dana yang kini jumlahnya melebihi Rp 80 triliun itu seyogyanya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan,” ujar Yusril hari Jumat (28/7/2017) kemarin seperti dilansir dari Republika.

Menurut Yusril, pemerintahan Joko Widodo kini tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. “Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru sehingga dana haji umat Islam mau digunakan,” kata dia.

Yusril mengatakan, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara. Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji. Karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.

“Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Yusril.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan PBB sebagai partai berasas Islam dengan tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak. Apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut.

Sementara dari kubu Pemerintah membela diri dengan sejumlah alasan, seperti dampak inflasi dan daya beli. Hal ini diungkapkan Wapres Jusuf Kalla Jumat ( 28/7/2017 ).

“Dana itu tentu ada risikonya, karena ongkos hajinya itu dibayar dengan dollar. Kalau tidak diupayakan, akan inflasi dan terkait daya beli, maka harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan yang juga umumnya terkait dengan dollar,” ujar Kalla, di Universitas Muhammadyah Makassar, Sulawesi Selatan.

Pembenaran akan penggunaan dana haji untuk infrastruktur juga dipoles dengan aturan yang syariah. “Harus bertanggung jawab, harus berdasarkan syariah, harus prudent dan lainnya,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin menilai permintaan Presiden RI Joko Widodo agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Undang-Undang telah menjadi kewenangan dari BPKH. ( ibr )

Bagikan artikel ini :