Home Internasional DPR : Pemerintah Harus Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

DPR : Pemerintah Harus Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

1052
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Krisis kemanusiaan yang melanda Palestina makin hari makin memburuk. Setelah sebelumnya zionis ‘Israel’ memasang detektor logam di pintu masuk Masjid Al Aqsha dan pada hari dicabut dan diganti dengan kamera keamanan. Ketegangan kian meruak dengan terjadinya ‘Hari Kemarahan’ dan pembalasan pasukan ‘israel’ yang melakukan aksi teror penyerbuan ke RS Makassad Palestina.

Amnesty Internasional : Aksi Teror ‘Israel’ Menyerbu Rumah Sakit Makassad Palestina

Kecaman hingga kutukan dunia internasional seakan dianggap sepi oleh penjajah ‘Israel’. Demonstrasi dan bentrokan antara penduduk Palestina dan pasukan bersenjata ‘Israel’ terus berlanjut. Korbanpun tiada henti berjatuhan. Tidak ada lagi alasan untuk sekedar berbelasungkawa dengan segala ucapan retorika, rakyat Palestina butuh dukungan nyata.

Indonesia dengan politik bebas aktifnya mempunyai tanggungjawab internasional terhadap kondisi di Palestina dengan mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengirim tentara penjaga perdamaian (peace keeping force) ke perbatasan Palestina–’Israel’.

“Indonesia dibawah pimpinan Presiden Jokowi perlu mendoriong PBB untuk mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga rakyat Palestina dan umat Muslim dari berbagai belahan dunia melakukan ibadah di Masjidil Aqsa,” kata Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017), dikutip dari Parlementaria.

Pelanggaran HAM yang dilakukan Isarel terhadap rakyat Palestina dan umat Islam beribadah di Masjidil Aqsa, ungkap politisi senior Partai Demokrat tersebut, merupakan tanggungjawab bersama. Bukan saja umat Islam, tapi juga umat lain karena Masjidil Aqsa adalah warisan dunia yang harus dilindungi bersama.

Duta Palestina untuk PBB: Krisis Al-Aqsha pada titik kritis

Dengan penjagaan tentara perdamaian, jelas Presiden Parlemen Perempuan Dunia itu, diharapkan Israel tidak lagi melakukan pelanggaran dan mengingkari perjanjian damai yang sudah diteken bersama dalam resolusi PBB.

“Apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina dan penutupan Masjidil Aqsa itu sebagai kejahatan kemanusiaan yang malampaui batas. Hukum internasional melarang Israel melakukan kejahatan dan penodaan agama tersebut,” kata politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur ini.

“Presiden Jokowi bisa saja mengutus Menlu RI Retno Marsudi melakukan diplomasi pengiriman tentara penjaga perdamaian itu ke perbatasan Palestina–Israel,” demikian Nurhayati melanjutkan.

Tagih Janji Jokowi Memerdekakan Palestina, Zaitun: Saya Indonesia, Saya Bantu Al-Aqsha

Hal senada disampaikan oleh Dr. Abdul Kharis Almasyhari, anggota Komisi I, DPR RI usai diskusi kebangsaan, di Hotel Aston, Purwosari, Solo, dia mengaku telah mendesak pemerintah melalui Menteri luar negeri (Menlu), untuk mengambil langkah strategis melalui diplomasi dan dukungan konkrit terhadap Palestina.

“Sudah, saya selalu menekan Menteri luar negeri untuk memberikan dukungan konkrit terhadap Palestina,” ujar Kharis, Rabu (26/7/2017).

Abdul Kharis mengapresiasi desakan Menlu terhadap PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) untuk segera ada pasukan perdamaian di Palestina. Hanya saja, pemerintah tidak akan mengirimkan tentara ke Palestina.

“Harus ada segera penghentian invasi tentara Israel, berhenti. Kita nggak seperti itu, bebas aktif perdamaian dunia, tidak bisa serta merta mengirim tentara ke sana. Nanti diurus oleh PBB,” katanya.

Menanggapi usulan boikot produk Israel, Kharis mempersilahkan masyarakat melakukan aksi boikot tersebut. “Silahkan saja kalau ada gerakan seperti itu, hak empati masyarakat Indonesia pada Palestina, silahkan,” pungkasnya seperti dilansir dari Panjimas. ( ibr|Globalnews.co.id )

Bagikan artikel ini :