Home Hukum & Kriminal GNPF-MUI Galang Ratusan Ormas Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

GNPF-MUI Galang Ratusan Ormas Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

222
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Mulai Senin 24 Juli 2017 ini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengumpulkan dukungan ratusan organisasi masyarakat yang ada di Indonesia untuk mengajukan Judicial Review terkait Perppu No 2 tahun 2017 (Perppu Ormas).

Seperti disampaikan oleh Anggota Tim Advokasi GNPF-MUI, Kapitra Ampera, diperkirakan lebih dari 200 ormas yang akan mengajukan Judicial Review terkait perppu tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat sudah sebanyak 25 ormas yang menkonfirmasi.

“Kita akan ajukan Judicial Review. Seharusnya sih Konstitusional Review yah, tapi karena bisa Judicial Review, yaudah kita pakai istilah Judicial Review. Ada 200 ormas dan 25 diantaranya telah mengkonfirmasi kesediannya. Sampai hari Kamis kita tunggu dan kita ajukan Judicial Review ke MK pada hari Kamis (27 Juli 2017)” kata Kapitra kepada VIVA.co.id Senin 24 Juli 2017.

Sebelumnya : Aksi Damai Aliansi Ormas dan Umat Islam se-Jabodetabek Tolak Perppu No 2 Tahun 2017

Kapitra mengatakan, penindakan dan sanksi terhadap ormas haruslah diberikan terhadap ormas yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini Pengadilan merupakan Institusi sah yang memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan.

“Pada Perpu No 2 Tahun 2017 ini aneh, karena klausul penilaian pelanggaran ormas melalui Institusi Peradilan dihapus, sehingga otomatis sanksi pembubaran langsung dapat diberikan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi tidak fair dan akan kuat dipengaruhi rasa like and dislike,” ujarnya.

Sebelumnya : Fitra Arsil: Presiden yang Banyak Mengeluarkan Perppu, Cenderung Diktator

Indonesia, menurut Kapitra, merupakan negara Demokrasi yang berarti menitikberatkan kepada kedaulatan rakyat, kepentingan rakyat. Dengan menerbitkan perppu ini, pemerintah dianggap sewenang-wenang mencabut hak rakyat, tanpa memberikan kesempatan pada rakyat untuk memberikan klarifikasi.

Baca : Memaknai Indonesia : Cintai Rakyat Anda, Muliakan Pemimpin Anda

“Pemerintah seakan-akan takut akan berjalannya fungsi due process of law, sehingga secara otoriter menghilangkan adanya proses hukum yang adil terhadap pembubaran ormas seperti yang terjadi pada HTI,” ujarnya.

Baca juga : HTI VORTE DESTIN, Kacamata Hukum Dibalik Pembubaran HTI

( sumber : viva.co.id )

Bagikan artikel ini :