Home Asia Pasifik Lebih dari 220 Ribu Muslim Rohingya Menderita Kelaparan

Lebih dari 220 Ribu Muslim Rohingya Menderita Kelaparan

525
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Yangon, Myanmar ), – Tindakan kekerasan militer Myanmar telah menyebabkan lebih dari 220.000 Muslim Rohingya menderita kelaparan di negara bagian Rakhine yang dilanda konflik, demikian menurut sebuah penyelidikan  Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Program Pangan Dunia, World Food Program (WFP) mengatakan pada Senin malam (17/7/2017) bahwa terjadi kerawanan pangan dan makin memburuk di wilayah utara negara bagian Rakhine sejak tindakan kekerasan militer dan operasi keamanan dimulai Oktober tahun lalu.

Penilaian WFP mengatakan hampir sepertiga (1/3) dari populasi di daerah tersebut, di mana sebagian besar dihuni oleh Muslim Rohingya, teridentifikasi sebagai kondisi rawan pangan. Hal ini tampak dengan kondisi makanan yang sangat tidak aman dan juga membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan perkiraan 225.800 orang menderita kelaparan.

“Tidak ada anak-anak yang tercakup dalam survei tersebut yang memenuhi diet minimum yang memadai,” demikian penilaian tersebut, berdasarkan wawancara dengan 450 keluarga di 45 desa di daerah tersebut. Ditambahkan bahwa diperkirakan 80.500 anak di bawah usia 5 tahun akan memerlukan pengobatan untuk malnutrisi akut dalam 12 bulan ke depan.

Pengumuman laporan penilaian WFP ini terjadi satu hari setelah penyelidik hak asasi manusia PBB memulai kunjungannya selama 12 hari ke Myanmar untuk mengakses situasi hak asasi manusia di negara tersebut.

Pernyataan WFP datang satu hari setelah penyelidik hak asasi manusia PBB memulai kunjungan 12 hari ke Myanmar untuk mengakses situasi hak asasi manusia di negara tersebut.

Yanghee Lee, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, tiba di ibukota Nay Pyi Taw pada hari Ahadu (16/7/2017), dan dijadwalkan untuk mengunjungi daerah rawan konflik, termasuk negara bagian Rakhine.

Oktober 2016 lalu, pihak militer Myanmar melancarkan tindakan keras menyusul pembunuhan sembilan petugas polisi di distrik Maungdaw dekat perbatasan barat negara itu dengan Bangladesh.

Selama tindakan keras tersebut, PBB dan kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelanggaran yang meluas oleh aparat keamanan seperti pembunuhan – termasuk kematian anak-anak dan perkosaan bayi – perkosaan, pemukulan brutal, pembakaran desa, dan penghilangan orang. Duta Besar Amerika mendesak dikeluarkannya visa untuk komisi penyelidikan PBB.

Baca : Duta Besar AS untuk PBB Desak Myanmar Berikan Visa TPF HAM PBB

Pada 30 Juni, Myanmar mengumumkan akan menolak Visa kepada anggota misi pencari fakta, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB awal tahun ini, untuk menyelidiki pelanggaran hak oleh aparat keamanan.

sumber : Anadolu Agency
editor : Ibrahim

Bagikan artikel ini :