Home Nasional Pemerintah Ajukan 4 Syarat Blokir Telegram Dibuka

Pemerintah Ajukan 4 Syarat Blokir Telegram Dibuka

712
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Hingga kini pemblokiran terhadap Telegram belum juga dibuka. Terkait hal tersebut pemerintah ajukan 4 syarat blokir Telegram dibuka. Wacana pembukaan blokir ini disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (17/7/2017)

“Normalisasi (pembukaan blokir) kapan? Kalau semua ketentuan yang sudah kami syaratkan itu dipenuhi oleh Telegram, maka kami akan membuka blokirnya,” terang Semuel saat bicara di hadapan wartawan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Semuel, pihak pemerintah telah menghubungi pihak Telegram mengenai syarat-syarat tersebut, sementara belum ada kepastian dari pihak Telegram mengenai terpenuhinya persyaratan yang diminta pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meminta Telegram membuka perwakilan di Indonesia. Kemkominfo juga segera menyiapkan standard operating procedure (SOP) teknis dengan Telegram.

“Setelah diterimanya komunikasi dari Telegram kepada Menteri Kominfo, segera dilakukan tindak lanjut berupa penyiapan SOP secara teknis,” ujar Samuel .

Pavel Durov, CEO Telegram juga menawarkan tiga solusi :

1. memblokir semua channel publik terkait terorisme,

2. berkomunikasi secara langsung melalui e-mail, serta

3. membentuk tim moderator khusus yang paham bahasa dan budaya Indonesia.

“Mereka sudah mengatakan akan melakukan tiga hal. Namun kami meminta empat hal untuk dipenuhi,” imbuhnya.

Baca : Menkominfo Kembali Ancam Tutup Semua Platform Sosial Media, Bukan Hanya Telegram

“Kemungkinan dibuatnya Government Channel agar komunikasi dengan Kementerian Kominfo lebih cepat dan efisien. Kemenkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram,” kata Rudiantara, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Lebih lanjut, Semuel mengatakan detail empat hal yang dituntut oleh pemerintah dari Telegram adalah sebagai berikut:

1. Dibuatnya Government Channel di Telegram, agar komunikasi dengan Kemenkominfo lebih cepat dan efisien.

2. Kemenkominfo meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam Telegram.

3. Kemenkominfo meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia

4. Untuk persoalan filtering atau penapisan konten, Kemenkominfo akan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan proses, organisasi, teknis serta sumber daya manusia (SDM).

Sebelumnya, sempat terjadi miskomunikasi antara Telegram dan pemerintah Indonesia. Saat terjadi pemblokiran, CEO Telegram Pavel Durov sempat mengungkap keheranannya karena tidak ada komunikasi dari pemerintah Indonesia.

Baca : Begini Kata Pavel Durov Seputar Pemblokiran Telegram Oleh Kominfo

Sedangkan menurut Semuel, Kemenkominfo telah lima kali mengirim e-mail untuk berkomunikasi mengenai masalah konten radikal dalam Telegram.

Pavel Durov sendiri kemudian merevisi pernyataannya dan mengaku timnya terlambat merespons surat dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan temuan dari Kementerian Kominfo dan Kementerian atau Lembaga terkait mengenai konten yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terutama konten yang menyangkut penyebaran radikalisme dan terorisme.

Seperti telah terjadi sebelumnya, imbas dari pemblokiran Telegram berakibat hingga ke ranah Twitter.  Saat itu warga internet mengumandangkan tagar #BlokirJokowi yang menjadi trending topic, dan akibatnya akun Presiden Jokowi sempat diblokir oleh pihak Twitter.

Baca : Reaksi Pemblokiran Telegram ? #BlokirJokowi

Kementerian Kominfo mengirim permohonan kepada pihak Telegram untuk membersihkan konten–konten tersebut dari seluruh kanal yang difasilitasi oleh pihak Telegram.

(ibr)

Bagikan artikel ini :