Home Hukum & Kriminal HTI Ajukan Uji Formil dan Materiil Perppu No. 2 Tahun 2017 ke...

HTI Ajukan Uji Formil dan Materiil Perppu No. 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi

988
1
HTI Ajukan Uji Formil dan Materiil Perppu No. 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan mengajukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (ormas) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/7/2017) jam 15.00 sore ini. HTI akan mengajukan uji formil dan materiil terhadap perppu itu.

Perihal pengajuan tersebut seperti disampaikan salah satu kuasa hukum HTI, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra melalui akun twitter-nya Selasa (18/7/2017) pagi ini.

“Nanti sore Selasa 18 Juli jam 15.00 kami akan daftarkan Permohonan Pengujian Perpu No 2 Thn 2017 ke MK atas nama Hizbut Tahrir Indonesia,” demikian cuitan di akun twitter Yusril .

Pengajuan ini, katanya, akan menguji sekaligus hal formil dan materiil perppu. Menurut Yusril, secara materiil, aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami mengajukan permohonan ini karena kami menganggap Perpu ini baik secara formil maupun materil bertentangan dengan UUD 45”, demikian sambung Yusril di twitter.

Sedangkan, secara formil, perppu ormas dinilai tidak memenuhi kondisi kegentingan memaksa sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 UUD 1945.

Baca : Buat yang Mau Tahu, Ini Dia Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Penolakan atas Perppu No 2 Thn 2017 pun akan dilakukan dengan cara mengajukan perkara ke MK dan perlawanan menggunakan cara-cara yang damai, sah dan konstitusional.

“( Hal ini juga ) karena Presiden Jokowi meminta kami agar membawa Perpu ini ke pengadilan, permintaan itu kami penuhi ( dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ).

Kami juga berhak meminta Pemerintah dan aparat keamanan negara juga melakukan hal yang sama.

Kita berhadapan di pengadilan saja dalam posisi yang setara. Biarkan MK yang memutuskan Perpu ini layak atau tidak untuk dipertahankan”, demikian tutur Yusril di twitter.

Baca : Pemerintah Bilang Sudah Konsultasi Perppu ke MK, Dibantah oleh MK

Sebelumnya Yusril juga menyampaikan kalau kegentingan yang dianggap sebagai kondisi memaksa pemerintah mengeluarkan Perppu tidak ada.

“Dalam putusan MK pada 2013, ikhwal kegentingan memaksa terdiri dari tiga hal, antara lain ada keadaan yang segera perlu diatasi dan cara mengatasinya lewat peraturan setingkat undang-undang tidak ada,” kata Yusril.

Kondisi lainnya terjadi jika masih ada aturan lama tetapi ada hal yang mendesak dikeluarkannya peraturan baru.

Baca : Bubarkan HTI Tanpa Jalur Pengadilan, Yusril: Memangnya Negara Genting ?

Sebelumnya, Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto, menjelaskan bahwa tidak ada kondisi genting yang mendorong urgensi diterbitkannya perppu ormas. Lagipula, tidak adanya syarat proses peradilan untuk membubarkan ormas dalam perppu merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.

“Proses peradilan adalah unsur penting mencegah terjadinya kedzaliman, kediktatoran. Pemerintah boleh menuduh ormas, tetapi ormas boleh menolak tuduhan itu. Kalau menggunakan perppu ini, di mana arena untuk menguji tuduhan dan tudingan itu?,” ujarnya pada Sabtu (15/7/2017).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana (Menkopolhukam) Wiranto, mengungkapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mendesak dikeluarkan. Menurutnya, ada kebutuhan mendesak yang mendasari hal itu.

“Perppu ini dikeluarkan memang karena ada suatu landasan hukumnya dan kedua ada manfaatnya, tapi yang jelas perppu ini dikeluarkan karena ada suatu kondisi sangat mendesak,” ujar Wiranto dalam diskusi di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

( ibr/Globalnews.co.id )

Bagikan artikel ini :

1 COMMENT

Comments are closed.