Home Nasional Pemerintah Bilang Sudah Konsultasi Perppu ke MK, Dibantah oleh MK

Pemerintah Bilang Sudah Konsultasi Perppu ke MK, Dibantah oleh MK

635
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id ( Jakarta ) — Melalui Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya melawan pemerintah, terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Gugatan atas Perppu tentang Ormas ini pun diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun begitu pemerintah tetap optimis Perppu berlaku. Optimisme tersebut dilandaskan bahwa pemerintah sudah melakukan konsultasi sebelumnya ke Mahkamah Konsitusi sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada Jumat 14 Juli 2017.

Dia menegaskan pemerintah selama ini berkonsultasi dengan seluruh pihak sebelum akhirnya menerbitkan Perppu.

“Tetapi pemerintah meyakini langkah-langkah yang diambil dengan cukup hati-hati, cermat, karena melibatkan seluruh stakeholder. Kami juga tentunya melakukan konsultasi dengan MK. Kami meyakini itu (menang)”.

Pramono menegaskan, Perppu Nomor 2 tahun 2017 adalah langkah jangka panjang pemerintah. Ia menceritakan, Indonesia adalah role model dunia dalam menjaga kemajemukan bangsa. Dalam setiap forum internasional yang dihadiri Presiden Jokowi, kata Pramono, Indonesia menjadi percontohan negara-negara lain dalam merawat perbedaan. Maka perlu dukungan bangsa juga.

“Kalau kemudian di internal sendiri kita bisa saling trust, menurut saya ini menjadi hal yang harus kita selesaikan bersama-sama,” katanya.

Bantahan MK soal konsultasi Perppu
Pernyataan Pramono Anung bahwa pemerintah telah melakukan konsultasi sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas rupanya mendapat bantahan telak dari MK.

“Nggak pernah. Nggak ada konsultasi sama sekali,” kata Arief usai pemilihan Ketua MK di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Arief menegaskan, MK tidak bisa memberikan pendapat hukum terkait sikap pemerintah yang mengeluarkan Perppu. Karena Perppu sendiri menurut Arief, nantinya bisa menjadi objek sengketa hukum di MK.

“Karena semua yang berpotensi menjadi perkara di mahkamah tidak bisa berkonsultasi dengan kami,” paparnya.

Selain itu, bila MK memberikan saran pemerintah dalam pengeluaran Perppu, maka independensi MK justru akan dipertanyakan. “Kalau kita sudah berpendapat disitu berarti nanti kalau memutus gimana? Kan nggak bisa. Itu dilarang oleh Undang-undang,” tegasnya.

Bagikan artikel ini :