Home Nasional Bahas Pagu Indikatif, Menpan RDP Dengan DPR RI

Bahas Pagu Indikatif, Menpan RDP Dengan DPR RI

533
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Komisi II DPR RI, Selasa (13/06). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali tersebut membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri Asman mengajukan Pagu Indikatif sebesar 338 Milyar dimana jumlah tersebut sudah termasuk anggaran bagi Komisi Aparatur Sipil Negara (kasn). Pengajuan tersebut berdasarkan kebutuhan serta tantangan pihaknya kedepan yang semakin sulit.

Dirinya menilai jika penguatan anggaran dilakukan dapat memberi dorongan terwujudnya aparatur yang profesional dan pelayanan publik yang semakin baik kedepannya. Menteri Asman menjelaskan terdapat beberap program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2018.

“Proyek prioritas tahun 2018 seperti Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, kemudian Penguatan Tata kelola dan Manajemen SDM Aparatur, lalu perluasab inplementasi E-Gov yang terintegrasi, dan penguatan implementasi standart pelayanan publik dan kapasitas sdm pelayanan,” ujarnya.

Dirinya ingin program prioritas seperti peningkatan integritas dan Akuntabilitas oleh pemerintah daerah dapat dijalankan di tahun mendatang, sehingga bagi daerah yang saat ini mendapat nilai kurang memuaskan dalam penilaian SAKIP dapat meningkat menjadi nilai B. Menurutnya salah satu penyebab inefisiensi anggaran adalah karena kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum bersinergi.

“Untuk itu dengan menggunakan IT kedepan kita akan selaraskan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja antara Kementerian dan Lembaga,” ujarnya.

Capaian lain yang dilakukan pihaknya antara lain penyederhanaan Lembaga Non Struktural, dimana hingga tahun 2014 hingga 2017 terdapat 23 LNS yang diintegrasikam karena tugas dan fungsinya yang dirasa sudah tidak optimal lagi. Sementara hal lain yang dilakukan dalam peningkatan kualitas sdm ialah lulusan IPDN yang tidak langsung ditempatkan pada daerah asal, melainkan didaerah lain.

Program selanjutnya yang tengah dijalankan ialah pembentukan mal pelayanan publik, dimana setiap pelayanan dan perizinan berada dalam sayu bangunan. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang akan mengurus mendapat kemudahan didalam satu tempat. Adapun Pemerintah Daerah yang telah siap menerapkan ialah Pemprov Jakarta, Pemkot Surabaya, dan Pemko Batam.

Dalam kesempatan yang sama Pimpinan Rapat yang juga Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengapresiasi program yang tengah dan akan dilakukan Kementerian PANRB. Meski demikian usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PANRB yang sebelumnya 236 Milyar menjadi 338 Milyar, Komisi II DPR RI akan membahasnya pada rapat rapat lanjutan dengan K/L terkait.

Rapat Dengar Pendapat tersebut juga dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Ketua KASN Sofian Effendi, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB. (Red)
Foto: internet

Bagikan artikel ini :