Home Nasional Waketum Gerindra: Tata Ulang BUMN Menuju ‘State Capitalism’ Hadapi Iklim Dan Investasi...

Waketum Gerindra: Tata Ulang BUMN Menuju ‘State Capitalism’ Hadapi Iklim Dan Investasi Global

382
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Menanggapi pernyataan ekonom kondang, Faisal Basri pada Kamis (8/6/2017) di sela diskusi yang menyampaikan kritikan terkait pengelolaan dan tata kelola BUMN dinilai menyimpang dan sudah tidak sesuai dengan amanah tujuan UUD, menurut pandangan Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono SE,MKom merespon dan mengatakan,”Pengelolaan BUMN amburadul mungkin di era pemerintahan SBY,” katanya, saat menyampaikan pernyataan singkatnya pada jumat (9/6/2017), Jakarta.

Menurutnya, justru saat ini Pemerintahan Joko Widodo yang ditinggal masalah ‘carut marut’ pengelolaan BUMN di era SBY.

Kini, Baginya Pemerintahan Joko Widodo sedang melakukan tata ulang BUMN menggunakan strategi holdingisasi BUMN supaya tidak amburadul. “Dan bisa diketahui dengan tepat sebenarnya berapa total aset yang dimiliki oleh BUMN serta hutang BUMN ke pihak pihak luar,” jelasnya.

Selain itu pula, mengenai anggapan Faisal menilai BUMN seakan ‘memonopoli rakyat’, yang mana kartu e-tol yang dikelola bank BUMN, Kemuka Arief Poyuono menepis pandangan ekonom kondang itu, sebenarnya apa yang dikelola dan digunakan di ruas ruas jalan tol oleh BUMN sudah benar.

“Bukan melakukan pemaksaan, ini justru contoh menjadikan BUMN sebagai alat menciptakan state capitalism, bukan private capitalism yang dikuasai oleh Asing dan Konglomerat,” sindirnya menimpali ‘mashab ekonom’ dianut Faisal.

“Pemerintah Joko Widodo melalui strategi dalam pengelolaan BUMN justru sedang menerapkan politik Trisakti pengelolaan BUMN supaya lebih berdaulat dalam politik Ekonomi dan Mandiri dalam pengelolaan dan memiliki kepribadian budaya pengelolaan BUMN sesuai ideologi Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mensejahterakan masyarakat,” paparnya.

Ditambah lagi, sambungnya mengemukakan tak bisa dielakkan lagi disaat keadaan ekonomi global kurang baik dan seretnya iklim investasi global, justru Pemerintah Joko Widodo mampu efektif menggunakan BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ditambahkan, Arief berharap akan memberikan dampak positif terbukanya lapangan kerja baru melalui pembangunan Infrastruktur yang banyak dilakukan oleh BUMN serta penataan ketahanan pangan yang ditopang oleh kinerja BUMN pangan yang makin jelas dan tepat.

Disamping itu, sementara sektor swasta menurut Arief dirasa tidak banyak berpartisipasi menggerakkan pertumbuhan Ekonomi sehubungan karena swasta di Indonesia banyak tumbuh besar.

“Karena faktor fasilitas kebijakan dari pejabat negara yang korup dan nepotism,” ungkapnya kembali.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, “Jadi tidak benar kalau pengelolaan BUMN saat ini amburadul. Justru saat ini pengelolaan BUMN sudah ‘on the track’ untuk bisa menciptakan sistem ‘State Capitalism’ seperti yang di anut banyak negara,” tukasnya.

“BUMN menjadi mesin perekonomian mengelola sektor-sektor vital,” pungkasnya. (Nic)

Bagikan artikel ini :