Home Hukum & Kriminal Presidium MRI : SI Solusi Konstitusional ‘Kedaulatan Dikembalikan Ke Rakyat’

Presidium MRI : SI Solusi Konstitusional ‘Kedaulatan Dikembalikan Ke Rakyat’

1483
0
Bagikan artikel ini :

Globalnews.co.id (Jakarta) – Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) kembali melukiskan pandangan ideologisnya yang konsisten, “Bagaimana mungkin saya mendukung Pilpres 2019 ? Saya dan teman-teman pernah tolak Pilpres 2014 karena setelah kita jalani prosesnya, ternyata Inkonstitusional,” ungkapnya, berdasarkan rilis pernyataan singkat resminya diterima redaksi Globalnews.co.id via hubungan selular pada hari minggu (4/6/2017), Jakarta.

Bahkan setelah itu, kemukanya melanjutkan dirinya bahkan sempat membuka gagasan untuk Negara Indonesia dibubarkan kemudian dibentuk Negara Baru yang tujuan-tujuannya baik, seperti hutang akan NOL, kedaulatan rakyat pribumi kembali ke tangannya.”Tapi dukungan di Indonesia kecil dan resikonya lebih besar,” jelasnya.

Lalu kemudian, bung Yudi, sebutan akrab Yudi Syamhudi Suyuti mengemukakan bahwa akhirnya solusi yang terbaik adalah Kembali ke UUD 4D asli dan perkuat Hak-Hak Pribumi.”Tapi bagi warga penduduk Cina di Indonesia tidak perlu takut dengan gagasan kembali ke UUD 45 asli ini, karena hak-hak sipil dalam penegakan hukum berkedudukan sama,” paparnya menjelaskan.

Akan tetapi, sambungnya menerangkan,”Hanya saja soal Kebangsaan Indonesia dan Pribumi, patut digarisbawahi bahwa dalam hal kedaulatan harus dikembalikan ke rakyat,” ungkapnya.

Semisalnya saja, menurut pemikiran dan hasil penelusurannya selama ini kalau persoalan Tanah Daratan yang jumlahnya 92% dimiliki oleh Konglomerat Taipan yang berkebangsaan Cina berpenduduk Indonesia.”Ini sudah salah jalan,” bebernya kembali.

“Memang kita tahu bahwa hidup dalam dunia multikultural yang artinya kita juga perlu membuka diri bekerjasama dengan siapapun, seperti orang-orang Cina. Akan tetapi itu semua bisa diatur,” jelasnya.

“Sebagaimana dalam Revolusi Mental yang sempat dicanangkan oleh Tun Abdul Razaq, selaku PM Malaysia yang kemudian diteruskan Mahatir Muhammad, ada pos-pos pembagian hak-hak ekonomi bumiputera, Cina-India dan Asing. Saat itu 30-40-30%,” ungkap Yudi.

“Saat ini Rezim Jokowi yang membawa bendera Revolusi Mental, justru malah membuat rakyat Indonesia terjajah dengan pembangunan infrastruktur, yang tersentral di Reklamasi dan berkait dengan Meikarta,” timpalnya khawatir.

Perihal yang diatas, menurutnya mengurai bahkan sudah diselidiki dan ditelusuri pula ternyata indikasinya ada kejahatan kemanusiaan terberat dilakukan Jokowi-Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan, yang dalam hal ini membuka Penjajahan dan Pengusiran Rakyat Pribumi.

“Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia dengan Jokowi sebagai Presidennya. Oleh karena itu, Jokowi harus diturunkan melalui cara-cara konstitusional,” tukasnya menegaskan.

“Kemudian Tata Ulang Negara Indonesia-Negeri Nusantara kita ini. Jangan ngebet bicara 2019, kalau kondisi masih dengan sistem UU Amandemen seperti ini, lebih baik tidak ada Pemilu 2019.  Sidang Istimewa itu yang paling mendasar, sekaligus solusi konstitusional,” tutupnya menyampaikan. (Nic)

Bagikan artikel ini :