Home Nasional Direktur NSEAS : Parpol Pendukung Jokowi Takkan Bekerja Efektif

Direktur NSEAS : Parpol Pendukung Jokowi Takkan Bekerja Efektif

746
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Pandangan Muchtar Effendi Harahap, selaku Direktur Network for South East Asian Studies (NSEAS:) terkini, menurutnya ada perkiraan secara pribadi Jokowi masih ingin lanjut sebagai Presiden RI pada pilpres tahun 2019 mendatang.

Masuk akal juga pernyataan Direktur NSEAS soalnya, dimana hingga saat ini pernyataan Jokowi kembali sebagai Capres belum ada pernyataan resmi bahwa dirinya takkan maju sebagai Capres pada Pilpres 2019.”Hingga itu adalah rasional sebagai manusia Indonesia sesuai kultur politik dimiliki Jokowi yang bakalan tetap ingin lanjut sebagai Presiden RI,” tukasnya.

“Tak masalah atau peduli saat berkuasa sebagai Presiden, terbukti tak mampu dan gagal urus pemerintahan dan rakyat RI,” ungkap Muchtar.

Muchtar menyampaikan berdasarkan kondisi peta kepartaian dan dukungan parpol terhadap cagub (calon Gubernur) Basuki Tjahya Purnama alias Ahok pada Pilgub 2017 saja, ungkapnya seraya mengulas kembali ada sebanyak enam (6) parpol pendukung Jokowi. Yakni: PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB, sedang untuk PPP dan PKB masih debatable.

Sedangkan sementara itu, kemukanya lebih lanjut untuk PPP masih sangat tergantung suksesi Ketum, lalu kemudian untuk PKB masih tanda tanya, bisa saja PKB meninggalkan Jokowi atas pertimbangan tidak dipenuhinya komitmen atau proses transaksional seharusnya.

“Pilpres 2019 yang mana diselenggarakan bersamaan dengan Pileg (Pemilu Legislatif) peristiwa ini baru pertama sekali terjadi sepanjang sejarah politik Indonesia,” ungkap pengamat politik senior itu.

Kemudian, selain itu pula dimana sempat diulas pula bahwasanya menurut para pakar hukum tata negara (HTN) memang sesuai konstitusi seharusnya demikian.

“Karena itu, perhatian parpol pendukung menjadi bercabang. Di satu pihak berjuang memenangkan kader-kader parpol bersangkutan agar berhasil menduduki kursi di legeslatif dari tingkat DPRD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” katanya.

Sedangkan, menurut Muchtar bahwa di pihak lain, parpol harus bertanggungjawab membantu Capres yang didukung untuk memperoleh suara pemilih semaksimal mungkin.

Akan tetapi, patut digarisbawahi pula, Ungkapnya mengingatkan,”Bagaimanapun enerji parpol akan lebih besar digunakan
untuk kemenangan Pileg, bukan Pilpres !,” tukasnya seraya menekankan pandangannya.

Dalam situasi ini, Bagi Muchtar parpol pendukung Jokowi sangat mungkin gagal mempengaruhi massa pemilih mereka mendukung Jokowi. Dimana salah satu sebab, yakni  mesin parpol takkan bekerja efektif dan mendulang suara pemilih maksimal untuk Jokowi.

Soalnya, sambung Muchtar bahwasanya asumsi ini berangkat dari pengalaman dukungan parpol terhadap Cagub Ahok Pilgub DKI Jakarta, dimana indikasinya cagub Ahok peroleh dukungan dari Jokowi.

“Dan lagi Jokowi satu kesatuan dalam pengelompokan kekuatan politik di DKI di bawah pengaruh PDIP,” tukasnya.

Lalu kemudian, sambungnya mengatakan bahwa pada saat pemungutan suara putaran pertama Pilgub DKI, Paslon Ahok-Djarot yang mana didukung PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. PDIP pada Pileg lalu terbilang Parpol pemenang baik nasional maupun DKI Jakarta.”Golkar juga terbilang parpol besar untuk ukuran konstituen dan juga punya pengalaman lebih banyak ketimbang semua parpol lain. Hanura dan Nasdem bolehlah dinilai sebagai parpol menengah,” bebernya.

Lalu kemudian, kemuka Muchtar mempertanyakan berapakah jumlah konstituen empat Parpol pendukung Cagub Ahok ini?

Soalnya, sambungnya mengurai lebih lanjut berdasarkan hasil perolehan suara pemilih di DKI Jakarta masing-masing parpol dimana dimaksud
sbb:
1. PDIP: 1.231.843 suara;
2. Golkar 376.221 suara;
3. Hanura: 357.006 suara; dan,
4 Nasdem 206.117 suara.

Selanjutnya, untuk itulah ungkapnya, bahwa sejumlah total suara pemilih parpol pendukung Cagub Ahok ini mencapai 2.171.187 suara.

“Hasil perolehan suara Paslon Ahok-Djarot putaran pertama 2.364.577 suara atau 42,99 persen. Jika dibandingkan suara parpol 2.171.187 suara dengan perolehan suara Ahok-Djarot Pilgub DKI 2017,” paparnya.

“Sebanyak 2.364.577 suara, maka selisihnya hanya sekitar 200 ribu suara. Dapat disimpulkan bahwa mesin parpol tidak efektif. Suara Ahok-Djarot tidak berbeda secara berarti dengan jumlah konstituen
parpol pendukung,” ungkapnya.

Maka itulah, penjelasan Muchtar selanjutnya bahwa apabila jika pdikurangi sekitar 15% suara berdasarkan “primordial agama” Ahok, yakni kontribusi parpol terhadap perolehan suara Paslon Ahok-Djarot tentu semakin tak bermakna.

“Bisa jadi jumlah pemilih Ahok dari segmen konstituen parpol lebih sedikit,  sebagian memilih Paslon bukan Ahok Djarot,” katanya.

Sedangkan sebaliknya, menurut pandangan Direktur NSEAS kedepannya paslon Anies-Sandi yang mana hanya didukung dua parpol, yakni Gerindra dan PKS. Total konstituen kedua parpol ini, yakni 582.568 suara Gerindra dan 424.400 suara PKS. Total 1.006 .968 suara.

“Faktanya Anies-Sandi meraih sekitar 2.197.330 suara putaran pertama.Jumlah ini jauh melewati jumlah konstituen parpol pendukung 1.006 .968 suara. Ada melebihi sejuta suara. Fantastis !” ucapnya.

Lalu kemudian, Muchtar pun menjelaskan bahwa pada putaran kedua Paslon Ahok-Djarot resmi mendapat tambahan dukungan dua (2) parpol Islam, yakni PPP dan PKB. Maka, total pendukung Ahok-Djarot menjadi enam (6) parpol total konstituen parpol pendukung ini menjadi 1.719.341 konstituen,” tandasnya.

Sedangkan, Kemukanya lebih lanjut bahwa suara pemilih Ahok-Djarot
putaran kedua hanya 2.350.366 suara dan atau 42,04% suara, dan dengan selisih sekitar hanya 600 ribu suara.”Padahal jumlah parpol pendukung sebanyak 6 parpol,” jelasnya.

Dari sisi persentase nampaknya sejauh ini, Papar Muchtar bahwa tak ada perbedaan berarti antara putaran pertama dan kedua sekalipun telah
mendapatkan tambahan dua parpol pendukung (PPP dan PKB), bahkan
berkurang 0,94%.

Sementara itu, Muchtar mengemukakan bahwa di lain pihak bahwa dukungan parpol terhadap Anies-Sandi bertambah satu, dimana PAN, dengan total konstituen parpol pendukung Anies-Sandi menjadi 1.015.053 konstituen.

“Perolehan suara Anies-Sandi putaran kedua suara atau 57,96%. Jumlah suara Anies-Sandi sangatjauh melewati jumlah konstituen parpol pendukung,yakni 3.240.987 suara,” tandasnya.

“Hingga disinilah nampak terdapat melebihi dua juta suara kesenjangan
antara konstituen parpol dan suara pemilih Anies-Sandi. Sangat…sangat fantastis !,” tukasnya menegaskan.

Disinilah, menurut Muchar kalau prilaku pemilih berdasarkan kasus Pilgub DKI 2017, dapat disimpulkan bahwa PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP dan PKB tak mampu dan gagal memaksimalkan jumlah konstituen memberi suara pada Paslon Ahok-Djarot yang mereka dukung.

“Mesin parpol pendukung Ahok-Djarot tak bekerja efektif,” ungkapnya.

“Sebaliknya, Gerindra, PKS dan PAN mampu memaksimalkan dan mesin parpol bekerja efektif,” jelasnya.

“Apabila Jokowi Pilpres 2019 mendatang didukung parpol2 pendukung Ahok-Djarot, sangat mungkin mesin parpol takkan bekerja efektif. Hal ini diperkuat lagi konsentrasi atau fokus perhatian parpol2 bersangkutan lebih pada Pileg ketimbang Pilpres 2019 mendatang,” ungkap Muchtar.

Sementara itu, menurutnya bahwa Jokowi hanya bisa terbantu jika mampu membangun hubungan kerjasama dengan jaringan dan lembaga masyarakat madani non parpol.

“Tetapi,bhal ini hanya mungkin apabila Jokowi dapat membuktikan prestasi kerja selama ini, terutama janji2 kampanye yang cukup banyak (lebih 60 butir) saat Pilpres 2014 lalu,” jelasnya.

“Soanya, sejauh ini  di mata publik Jokowi belum mampu dan berhasil penuhi janji-janji kampanye dimaksud,” tutupnya menyampaikan.

Bagikan artikel ini :