Home Hukum & Kriminal Anton Tabah: Jangan Dibiarkan Kasus Penodaan Agama dan Faham Komunisme Bermunculan

Anton Tabah: Jangan Dibiarkan Kasus Penodaan Agama dan Faham Komunisme Bermunculan

677
0
Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Akhir-akhir ini kasus penodaan agama dan simbol-simbol komunisme bermunculan di Indonesia karena ada semacam “pembiaran” (dalam tanda kutip- red).

Pembiaran juga dilakukan aparatur negara. Padahal Undang-undang (UU) tentang kedua kasus tersebut cukup kuat. Rakyat juga harus aktif ikut bantu tegaknya UU tersebut dan aparat harus proaktif jagan nunggu laporan dari masyarKat karena kedua masalah tersebut bukan delik aduan.

Pakar kepolisian Anton Tabah Digdoyo yang mantan Jenderal Polri tersebut menyatakan dalam fokus group discussion Kesatuan Pembangunan Politik/Kesbangpol Bandung Raya yang juga dikuti pimpinan-pimpinan Ormas dan tokoh-tokoh se-Jabar di Bandung semalam (29/05/2017).

UU Penodaan Agama cukup tegas yaitu UU no 1/PNPS/1965 Misal pasal 1 sangat jelas setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan menganjurkan berusaha mencari dukungan melakukan penafsiran agama yang dianut di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai dari agama itu yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Dan pasal 156a KUHP dipenjara selama-lamanya 5th, barang siapa di muka umum lakukan perasaan atau perbuatan: a. Bersifat permusuhan salah gunakan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar seseorang tadak menganut agama yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari UU tersebut, kasus Ahok sangat memenuhi unsur-unsurnya karena itu vonis hakim sangat tepat namun terlalu ringan jika melihat yurisprudensi dan fatwa MA mei 1964 yang memerintahkan agar hakim memvonis seberat beratnya pelaku penodaan agama karena kasus tsb memiliki derajat keresahan masyarakat sangat tinggi.

Terhadap kasus-kasus simbol dan kegiatan-kegiatan yang berindikasi PKI atau komunisme indonesia juga punya UU yang cukup tegas yaitu Tap MPRS Nomor XXV /1966 dan UU no 27/1999 Tentang Larangan Komunisme Marxisme Leninisme di Indonesia yang ancaman hukumannya sangt berat mulai dari 12 tahun sampai 20 tahun penjara. Yang menarik adalah bunyi pasal 107e, barang siapa adakan hubungan atau kerjasama atau perbantuan dengan organisai yang berazaskan komunisme di dalam negeri maupun di luar negeri dipidana 15 tahun penjara. Kini ada beberapa parpol yang diisukan bina hubungan bahkan kerjasama dengan Partai Komunis Cina (PKC).

Anton menambahkan Aparat harus tegas dlm penegakan hukum UU , ini karena komunisme sangat berbahaya di Indonesia. “Adanya UU anti penodaan agama dan UU tentang larangan faham komunisme tsb untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” pungkas Anton.

Bagikan artikel ini :