Home Hukum & Kriminal TPPO dan Pungli Umroh Salah Satu Musuh Bersama, Harus Ditumpas

TPPO dan Pungli Umroh Salah Satu Musuh Bersama, Harus Ditumpas

737
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Alumni Lemhanas RI mengutarakan apresiasinya mendalam atas hasil kinerja Bareskrim Polri yang telah berhasil mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok perjalanan umrah, yang
memanfaatkan visa ibadah untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah diberangkatkan dengan agen travel umrah, setelah sampai negara tujuan, korban disalurkan menjadi tenaga kerja.

Padahal, visi misi pemerintah Jokowi-JK ‘bebas pungli’ namun disini diduga masih ada peristiwa yang bakal mencoreng nama baik bangsa, demikian ungkap Bayu Saputra Muslimin, selaku perwakilan dari Alumni Lemhanas RI mengatakan pada awak media saat jumpa pers di Jakarta Pusat, Jakarta. Minggu (21/5/2017).

Lebih lanjut, Bayu Saputra menjelaskan sejauh ini hasil Investigasi Tim Alumni Lemhanas RI selain menemukan indikasi mengenai TPPO berkedok perjalanan umrah, juga ada estimasi yang dikalkulasikan mendalam penggunakan pembiayaan visa yang nomibalnya sebesar 15 dollar.

“Dimana pada 2 november 2016, padahal dari pihak Dirjen Agama sudah mengedarkan himbauan agar tidak ada pungutan yang tidak berdasarkan hukum ini, alias ‘pungli’,” ungkapnya mempertegas.

Padahal, patut digarisbawahi devisa negara menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bukan pada travel umroh, provider visa, agen, asosiasi umroh, atau oknum yang di kedutaab Arab Saudi di Jakarta. Ada 634.000 jemaah umroh dan juga Indonesia termasuk terbesar ketiga, setelah Pakistan dan Mesir hingga sekiranya potensi kerugian apabila berjalan merupakan pelanggaran yang serius.

Bayu Saputra Muslimin menambahkan padahal Indonesia telah masuk dalam perhatian PBB saat ini, yang khususnya sejumlah 7 (tujuh) buah modus operandi perdagangan orang.

Disinilah, sambungnya menilai terkait peristiwa bakal merembet ke permasalahan visa.”Ada indikasi kuat pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum dan telah menjadikejahatan sistematik,” bebernya.

Maka itulah, kemukanya,”Kami Alumni Lemhanas RI  menghimbau kegiatan yang melibatkan jemaah seperti ini, termasuk pula tidak ada aturan dan pihak Kedubes Arab Saudi sendiri juga tidak pernah membiarkan kejadian seperti ini. Prosesnya direkruit dari masyarakat dan tidak ada izin atau otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi selain melawan dan melanggar hukum, juga tidak ada dasarnya,” terangnya.

“Semenjak november 2016 dari semenjak dirilis, ini dijalankan oleh asosiasi inisial KTI, AMHRI, ARD, HPH, yang pada minggu depan kami akan laporkan ke KPK, soalnya ada biaya yang tidak pernah dibebankan pada jemaah,” tukasnya lebih lanjut.
“Untuk itulah, forum alumni Lemhanas RI akan menindaklanjuti peristiwa ini kepada Presiden dan Dirjen Agama, karena dinilai sudah cukup jelas melanggar,” imbuhnya prihatin dan menyesalkan.

Berkaitan dengan NAWACITA dan program Jokowi yang anti pungli besar harapanya agar segera diperhatikan, dimana diduga ada penyalahgunaan visa, dan indikasi kuat pungli, serta pihak pihak yang terlibat mesti ditindak tegas. “Presiden dan Kemenag lebih serius dan tegas,” harap perwakilan alumni Lemhanas RI itu menekankan.

Peristiwa terkait diatas diduga pelanggarannya terkait dengan aturan dan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni UU RI nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1), UU RI nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal 2 ayat (1), UU RI nomor 17 tahun 2013, tentang organisasi kemasyarakatan pasal 59 ayat (2) huruf d dan ayat 3 huruf a., Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih, serta Peraturan Menteri Agama RI nomor 18 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pasal 18 ayat (1)n pasal 17 huruf a, dan ayat (2).

Sementara itu, menurutnya aparat penegak hukum harus menjerat oknum yang terlibat atas dasar hukum itu, pertama ada unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Kemudian,”Ada unsur perdagangan orang dan praktek pungli serta ada unsur penyalahgunaan visa umrah,” tutupnya.

Bagikan artikel ini :