Home Hukum & Kriminal Akankah Reklamasi Teluk Jakarta Berlanjut ?

Akankah Reklamasi Teluk Jakarta Berlanjut ?

662
0
Ilustrasi Reklamasi Teluk Jakarta
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Merebaknya isu pembangunan sejumlah pulau palsu / reklamasi di teluk Ibukota negara, DKI Jakarta untuk permukiman orang Cina (RRC) dibarengi bersamaan gelombang ‘anti Ahok’ sebagai Gubernur dan penista agama Islam, sontak dikomentari oleh Muchtar Effendi Harahap selaku pengamat politik. Menurutnya seakan kondisi politik ekonomi sekarang intens ke China. “Seakan di bawah kondisi politik ekonomi Rezim Jokowi kian intens ke China,” ungkapnya singkat saat dihubungi di Jakarta,Rabu (17/5/2017).

Bukan rahasia bahkan sudah menjadi pergunjingan khalayak publik, Teluk Jakarta kini sedang dibangun sejumlah Pulau Palsu / Reklamasi, yang notabene dibalik Proyek ini pula sempat dipayungi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang kini menjadi terpidana Penista Islam dan telah dinonaktifkan.”Pulau Palsu/reklamasi ini menjadi isu politik terkait dengan rencana permukiman orang asing dari Cina, termasuk tenaga kerja asal negeri tirai bambu itu,” celetuk Muchtar.

Selain itu, kemuka Muchtar, ada kalangan lain sejalan klaim publik, kalau pembangunan sejumlah Pulau Palsu menjadi upaya memindahkan rakyat Cina ke Indonesia dengan memberi permukiman dan perumahan. “Dari sinilah gelombang rakyat Indonesia anti kebijakan pembangunan sejumlah Pulau Palsu semakin meningkat eskalasinya,” tukasnya.

Bagi Muchtar, situasi tersebut diatas bagi beberapa kalangan merasa dan menilai ancaman kedaulatan dan kelanjutan NKRI. Pelbagai ulasan, seperti sejumlah Pulau Palsu dibangun di Teluk Jakarta seperti pulau A hingga Q dengan total sepuluh pengembang.

“Pulau Palsu hanya bagi kelas atas, bukan semua kelas. Harga properti terendah sebesar 3,77 miliar rupiah dengan luas bangunan 128 meter persegi dan tanah 90 meter persegi,” ungkapnya.

Ilustrasi Reklamasi Teluk Jakarta [ist]

Menurutnya dengan harga setinggi ini, yang menjadi pertanyaan mendasar selanjutnya siapakah yang sanggup membelinya?” ungkapnya penuh tanda tanya besar.

Ia juga mengutarakan kesemua unit rumah proyek Reklamasi itu bahkan diiklankan di Singapura, Taiwan, Hongkong, Macau, Beijing, dan kota- kota lain di Cina.”Bahkan menurut infonya semua unit telah habis terjual oleh China Asing,” timpalnya mencermati.

Inilah yang patut dan perlu digarisbawahi, sambung direktur Network For South East Asea Studies (NSEAS) itu. Ia juga mengungkapkan kalau issue Pulau Palsu seraya kian hangat kembali semenjak Paslon Anies-Sandi dalam kampanye Pilgub DKI lalu sempat berjanji bakalan menghentikan program tersebut.

“Namun, baru selang satu hari pemungutan suara dan Paslon Anies-Sandi menang, langsung Menko Maritim tegaskan akan ambilalih program itu dan diteruskan,” tukasnya.

Selanjutnya, sempat pula ada klaim bahwa jangan dikarenakan satu orang (Anies) program dihentikan.”Menantang adu data ke publik? menimbulkan reaksi publik cukup kencang tawaran Menko Maritim ini,” papar peneliti NSEAS itu.

Untuk itulah, kemukanya menyampaikan rezim Jokowi semestinya mengelola dan mengendalikan issue politik Pulau Palsu / reklamasi ini merembet ke isu tindak pidana korupsi reklamasi elite kekuasaan parpol penguasa.

“Soalnya, bila isu korupsi merebak, maka dampak negatif besar akan melanda eksistensi kekuasaan Rezim Jokowi itu sendiri,” ungkapnya.

Sejalan dengan gelombang suara-suara kritis tentang polemik pembangunan Pulau Palsu ini, Dirinya menjelaskan apabila Rezim Jokowi tidak cepat-cepat hentikan, bagaimana pun akan bergeser issue korupsi mengaitkan elite kekuasaan.”Persoalannya bukan lagi masalah pulau Palsu, tapi pertarungan kekuasaan negara,” tandasnya.

Sebelumnya, pada hari Selasa (16/5/2017) yang lalu dari pihak IRESS dan MPR mengadakan Seminar, “Stop Program Reklamasi Teluk Jakarta” dengan Keynote speech M.Amien Rais (UGM), dengan pembicara al. Muslim Muin (ITB), Sri Bintang Pamungkas (UI), Irvan Pulungan, M Ramli, Marwan Batubara (IREES), dan Hanafi Rais (Wakil Ketua komisi I DPR RI). Yang mana, kemuka Muchtar pada prinsipnya, seminar yang dilaksanakan di Gedung MPR in ‘sepakat’ menolak dan membatalkan program reklamasi/pulau palsu.

“Mereka menantang Menko Maritim untuk adu data tentang program Pulau Palsu/ reklamasi ini,” cetusnya.

Lalu kemudian, sebagaimana yang sempat diutarakan salah seorang Tokoh Reformasi dan mantan Ketua MPR, Amien Rais dimana menegaskan saat itu,apabila ada data tim Menko Maritim benar dan menang tanpa reklamasi DKI akan banjir, mereka terima dan ikuti. Akan tetapi, bila data tim Amien Rais benar dan dengan reklamasi justru DKI akan banjir, maka program itu harus dihentikan.

Di samping itu pula, saat sesi Seminar juga memaparkan sebagaimana pembicara Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, sempat pula mengingatkan permasalahan reklamasi seharusnya dilihat indikasinya upaya penyerahan jalan laut ke Cina.

Menurut Hanafi menilai bahkan Reklamasi hanyalah rekayasa politik, bukan semata rekayasa ekonomi. Dan kemudian langkah berikutnya, Wakil Ketua DPR RI Komisi I itu berpandangan Cina kemungkinan bakalan menggunakan jalur maritim ini menjadi jalur militer Cina.

Sedangkan, dari elemen yang mengatasnamakan Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) lebih condong dan konsisten dengan pendiriannya, ‘Reklamasi adalah Makar dan penjajahan terhadap Rakyat Pribumi oleh Jokowi dan Para Konglomerat Taipan untuk Kolonisasi Cina (RRC)’, bahkan telah melaporkan kasus ini di Komnas HAM, dan pada Rabu (17/5/2017) untuk ditindaklanjuti.

Disinilah masyarakat awam, khalayak umum, akademisi, peneliti dan pengusaha semakin bertanya-tanya dan menilai dengan sendirinya, Akankah Reklamasi Teluk Jakarta Berlanjut atau Tidak ? (red/nic)

Bagikan artikel ini :