Home Opini/Artikel Curhatan Guru Honorer

Curhatan Guru Honorer

1053
0
Bagikan artikel ini :

Salah satu janji manis Presiden Joko Widodo ketika terpilih menjadi ke-7 Presiden Republik Indonesia adalah menyelesaikan semua masalah yang sejak lama mendera guru honorer. Jokowi berangkat dari sebuah realitas bahwa guru honorer adalah salah satu dari sekian banyak masalah dalam pendidikan nasional.

Berbicara guru honorer erat kaitannya dengan kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa itu. Sudah bisa dipastikan bahwa guru honorer saat ini masih gundah gulana. Sebab,apa yang telah dijanjikan Jokowi ketika kampanye, hingga saat ini belum dilunasi. Alih-alih dilunasi,yang ada justru wacana tersebut seolah hilang tanpa kabar begitu saja.

Memang sungguh menyayat hati, terutama sejak dimulainya Otonomi Daerah (Otda) pada tahun 1999/2000, pemerintah telah mereduksi harkat dan martabat guru honorer. Jika ditelisik lebih dalam, sampai tahun lalu, jumlah guru honoer mencapai 108.384 orang (kemendikbud.go.id).

Jujur diakui bahwa cerita pilu selalu mendera pahlawan tanpa tanda jasa ini. Jika dikalkulasi, antara suka dan duka menjadi guru honorer, maka duka-lah yang paling sering mendera mereka. Di saat harga sembako melambung tinggi, gaji mereka tetap tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan. Sekalipun rajin dan betapa giatnya mereka menimpa, mendidik, menghardik, dan menuntun anak bangsa menuju terwujudnya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia, upah mereka, sekali lagi, tidak akan naik. Jangankan naik, gaji mereka di bawah rata-rata.

Patut diduga keras bahwa kondisi itulah yang menyebabkan seorang guru honorer curhat melalui laman face book, yang menjadi viral belakangan ini. Dalam surat yang mengatasnamakan Guru Honorer itu berisi tentang kondisinya yang serba dilema dan “merana”.

Tak ayal, surat tersebut dikomentari oleh ribuan netizen. Salah satu netizen juga ikut-ikutan curhat. Bahwa suaminya seorang guru honorer 14 tahun, dia (istrinya) terpaksa merantau ke Taiwan demi membantu ekonomi keluarga. Memilukan sekaligus mengerikan, bukan?

Jangan ditanya soal lelah, bosan dan ikhlas tidaknya, semua orang sudah mafhum bahwa mereka pasti lelah, bosan, tertekan, bingung, tetapi semua yang dialami dan dirasakan itu, saya yakin-seyakinnya, tanpa mengurangi rasa keihlasan dan semangat mereka sedikitpun.

Bahwa artis yang mengajarkan hidup mewah dan menjadi salah satunya penyebab adanya dekadensi moral saja dibayar mahal. Sedangkan guru yang dengan tabah dan kuat menanamkan akhlak karimah dan menuntun seseorang menuju benderangnya kehidupan justru dibayar murah.

Wajar sekali jika muncul pesimisme dalam diri guru honorer yang terbungkus dalam sebuah pertanyaan yang mengharukan, bahwa masihkah mereka punya peran di dunia pendidikan? dan seberapa dibutuhkannya mereka bagi dunia pendidikan? Lantas, adakah harapan sebuah penyelesaian status guru honorer?

Mengetuk Hati Pemerintah
Semua sudah mengetahui dan bersepakat bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia. Penyematan pahlawan tanda jasa tidak berlebihan karena dipundak merekalah tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi dapat terpenuhi. Senada dengan itu, pendidikan merupakan aspek vital dalam kehidupan. Dalam bahasa Daoed Joesoef, pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia.

Dan, yang tak kalah pentingya dan harus dipahami adalah bahwa guru honorer yang masih bertahan dengan gaji di bawah rata-rata bukan berarti mereka memiliki etos kerja rendah. Tidak sama sekali. Justru merekalah cerminan sosok yang memiliki etos kerja luar biasa. Berangkat pagi-pagi, bahkan bangun sebelum orang terbangun, karena harus menyelesaikan segala bentuk urusan yang berkaitan dengan rumah tangga merupakan bukti nyata bahwa mereka mempunyai etos kerja luar biasa.

Ditambah lagi, mereka sejatinya memerankan dua atau lebih sekaligus. Di satu sisi mereka harus menjadi orang tua bagi anak kandungnya. Di lain sisi, mereka harus mengurus dan menggembleng kader umat dan bangsa. Ini tidak mudah, Saudara!

Setiapkali ada demonstrasi besar-besaran oleh aliansi guru honorer, pemerintah berdalih bahwa pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) belum memungkinkan mengingat APBN kurus. Singkatnya, mengangkat atau menaikkan gaji mereka sama saja membebani (menambah beban) negara.

Benni Setiawan (2011), dalam sebuah artikelnya menampik anggapan diatas yang mengatakan bahwa guru honorer adalah guru yang memiliki etos kerja rendah dan pengangkatan status mereka menjadi PNS hanya akan membebani negara. Pertama terkait etos kerja. Benni dengan jeli dan menggelitik menjelaskan bahwa orang yang bekerja selama belasan sampai puluhan tahun dengan gaji murah (ada yang hanya Rp 50.000/bulan) adalah bukti bahwa mereka benar-benar total dan memiliki etos kerja tinggi. Lebih dari itu, mereka sudah teruji akan tahan bantingnya.

Kedua, Benni menjelaskan bahwa guru honorer yang digaji rendah tidak berdasarkan karena APBN tidak memungkinkan menggaji tinggi guru honorer, melainkan gaji rendah pada dasarnya, merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia.

Artinya, pengelolaan sistem pemerintahan yang tidak optimal dan kapabel, lebih khusus sistem pendidikan. Sistem kapital yang sudah banyak menjangkiti dunia pendidikan menjadi pangkal ketidakmerataan kesejahteraan guru. Birokrasi negeri ini semakin rusak nan “rakus”. Jeritan hati seorang guru honorer semakin terdengar nyaring ketika pemerintah melakukan penjaringan PNS melalui sebuah seleksi yang syarat dengan uang pelicin. Harusnya, pemerintah lebih mengutamakan guru honorer yang sudah malang-melintang dan makan asam-gula lembaga pendidikan selama bertahun-tahun.

Sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer. Harus dengan cara apalagi guru honorer dimanusiakan? Sudah saatnya guru honorer diangkat martabatnya, sehingga mereka menjadi insan pengabdi yang kaffah. Bukan sosok yang harus berjuang mencari pencaharian lain demi memenuhi tingginya biaya hidup di era sekarang ini. Semoga curhatan guru honorer sebagaima tersebut dalam uraian diatas dapat mengetuk hati pemerintah sehingga nasib dan martabat mereka diangkat menjadi lebih baik!

Jika hendak disandingkan dengan buruh, nasib guru honorer, sekali lagi, sungguh memilukan. Betapa tidak. Buruh berijazah jenjang pendidikan dasar saja mempunyai standar gaji yang “manusiawi”, yakni per bulan minimal Rp 1.000.000. Angka itu pun ditambah dengan jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Sementara, guru honorer yang mempunyai misi suci dan sangat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ini dan harus bergelar minimal sarjana setrata I digaji kurang Rp 500.000 /bulan dan tanpa jaminan sosial serta semacamnya.
*Muhammad Najib (Alumnus UIN Walisongo Semarang).

Foto: Internet.

Bagikan artikel ini :