Home Hukum & Kriminal PKB dan Gerindra Tolak Hak Angket KPK

PKB dan Gerindra Tolak Hak Angket KPK

640
0
Bagikan artikel ini :

Hak Angket tentang pelaksanaan tugas KPK dalam UU No. 30 Tahun 2002 telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara 11, Jakarta (28/04/2017).

Usulan disepakati dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa saat setelah ungkapan penegasan dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna.

“Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR”, ungkap Fahri seperti dilansir porosindonesia.com.

Setelah diketuk palu, Wakil dari pihak pengusul Hak Angket KPK, Taufiqulhadi menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian dari masyaakat, kinerja KPK dapat dikatakan cukup baik. Tapi tetap, KPK harus menjalankan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

“Apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi KPK”, tegas Taufiq.

Setelah Hak Angket KPK disetujui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak akan mengirim anggota untuk menjadi panitia angket.

“PKB tidak akan kirim, kita tetap konsisten menolak”, ujar Wasekjen PKB, Daniel Johan kepada detik.com (29/04/2017)

Padahal, dalam peraturan mengenai Hak Angket yang termaktub dalam UU No. 17 Tahun 2014 yang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) pasal 199 tentang hak angket menyatakan bahwa:

“Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Usul menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapt paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya tolakan dari Daniel akan mengurangi kuorum. Hal ini berarti juga PKB tidak menginginkan hak angket bergulir.

Tidak hanya PKB, anggota DPR dari Faraksi Gerindra, Martin Hutabatat juga menolak Hak Angket KPK dengan alasan, mesti diketahui dulu apakah masyarakat menginginkan hak angket KPK untuk penuntasan kasus korupsi e-KTP.

“Iya ide yang baik, sehingga sebelum sesuatu diputuskan bisa ditanyakan dulu jaring pendapat masyarakat basis di dapil”, sahut Daniel. (red/snh)

Foto: Internet

Bagikan artikel ini :