Home Edukasi JAPNAS : Pengusaha dan Buruh Harus Berpatner

JAPNAS : Pengusaha dan Buruh Harus Berpatner

606
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Perhimpunan Mahasiswa Jakarta mengelar diskusi Publik dengan tajuk “Implementasi PP 78/2015 Tentang Upah Buruh : Upaya Menciptakan Pemerataan Pembangunan Nasional”. Diskusi tersebut dihadiri oleh Harnoko D Wibowo, Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), Dick Dick Sodikin (Akademisi) dan M. Rusdi (Deputi Presiden 1 KSPI) di Resto TJkini Lima, Cikini, JakPus, Jum’at (28/042017).

Menurut Harnoko, Pemerintah harus ikut campur dalam pemberian upah terhadap buruh, sehingga buruh dapat menikmati kesejahteraannya. Tidak ada masalah bagi pengusaha dengan penerapan PP No. 78/2015 ini. “Bagaimana karyawan (buruh) menjadi patner dengan pengusaha, sehingga terjalin hubungan yang saling membutuhkan diantara keduanya,” apalagi dalam PP Pengupahan terdapat aturan yang memastikan upah pekerja naik setiap tahun dengan upah minimum tahun berjalan (yang di dalamnya terdapat KHL), tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dasar kenaikan”, ujar Harnoko.

Dirinya menilai bahwa yang dibutuhkan pengusaha di Indonesia adalah adanya kepastian keamanan dan hukum dalam melakukan usaha.”Jika kepastian usaha mendapatkan jaminan dengan formula upah yang menguntungkan pekerja dan pengusaha, sudah pasti industri akan berkembang pesat. Sisi lainnya, dengan banyaknya pilihan lapangan kerja, kekuatan tawar buruh dengan sendirinya menguat,” tambahnya

Dicky Sodikin, selaku pengamat Perburuhan Universitas Muhammadiyah Jakarta berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di peringkat ketiga, oleh sebab itu, pemerintah harus menjadikan pertumbuhan tersebut sebagai peluang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.”Bagaimana pendapatan 3500 dolar AS per tahun dapat dinikmati rakyat, bukan sebaliknya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Bahkan, sampai saat ini ada orang setiap hari pendapatannya Rp 27.500 setiap hari. Ironis,” ujarnya.

M Rusdi, selalu Deputi Presiden KSPI mengatakan “Dengan pertumbuhan ekonomi ketiga di dunia, maka Presiden Joko Widodo sudah saatnya mengakhiri era upah murah yang selama ini diterapkan, dan memberikan keadilan bagi buruh,” ujarnya.

Tingkat upah buruh di Indonesia masih kalah dari Singapura, Philipina dan Thailand. “Tingkat Pengupahan buruh kita masih jauh dari Singapura, Philipina, dan Thailand. Bahkan, hampir setara dengan negara Vietnam, yang baru saja pulih dari keterpurukan perang. Ini harus menjadi pekerjaan rumah yang serius oleh Pemerintah”, tambahnya. (red)

Bagikan artikel ini :