Home Daerah Pidato Kebangsaan dan Kegagalan Ahok

Pidato Kebangsaan dan Kegagalan Ahok

744
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Walaupun Anies tidak secara detail mengungkapkan kegagalan Ahok dalam memimpin Jakarta namun secara umum kita dapat memahami betapa kegagalan demi kegagalan Gubernur Jakarta selama memimpin. Angka kemiskinan, pengangguran, angka putus sekolah serta problem sosial lain seolah tak tersentuh sama sekali.

Selama ini dibentuk opini seolah-olah Jakarta mengalami kemajuan dengan indikasi banyaknya bangunan mewah baru. Benar bahwa pembangunan infrastruktur menjadi andalan Ahok saat memimpin Jakarta, dan ekonomi yang terangkat adalah ekonomi kaum borjouis dalam hal ini pengembang. Mereka yang mendapat keuntungan berlipat dengan gaya kepemimpinan Ahok.

Program kerakyatan Ahok selama 2 tahun ini hanya menggusur dan reklamasi. KJP yang selama ini digembar gemborkan dapat membantu rakyat Jakarta juga mengalami kegagalan, misalnya banyak warga yang harusnya mendapatkan KJP namun tidak mendapatkan dan sebaliknya. Hal itu terkait dengan pendataan yang diserahkan pada pihak sekolah bukan pada RTRW yang lebih tahu soal warganya.

Era kompetisi meminta sumber daya manusia yang mumpuni, namun pemprov DKI Jakarta selama ini lebih fokus dengan pembangunan fisik semata. Seolah Ahok ingin sampaikan kepada kita bahwa sarana dan prasarana bagus merupakan indikasi sebuah kota mengalami kemajuan. Pada saat yang sama pesan itu bermakna bahwa pribumi hanya menjadi penonton, pekerja kasar, hanya diperas keringat tanpa kesejahteraan, semua demi tampilan kota semata.

Pola pikir yang demikian sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 45, bahkan dalam pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kutipan alinea ke-4 tersebut sangat jelas mengatakan bahwa manusia dalam hal ini bangsa Indonesia adalah tujuan utama, bukan gedung mewah apalagi reklamasi.

lalu ada yang protes bahwa Ahok juga fokus pada pembangunan manusianya dengan program KJP. Benar bahwa itu program human oriented akan tetapi masih ingatkah kita tanggal 10 Desember 2015? benar, seorang ibu bertanya soal KJP nya dipotong biaya administrasi ketika melakukan transaksi malah dituduh maling, apakah sikap itu manusiawi, apakah itu sikap seorang pemimpin.

Cerita pak M Nur terkait KJP juga sangat mencengangkan, potongan 4 ribu rupiah setiap transaksi dan janggalnya lagi bekerjasama dengan BCA. Bayangkan pengguna KJP kita asumsikan 2 juta orang, bila setiap penerima KJP melakukan sekali saja transaksi maka kita dapati angka 8 ratus juta mengalir ke BCA, kemana uang tersebut. Mengapa harus BCA padahal pemprov DKI Jakarta memiliki Bank DKI.

Kita semua tahu siapa pemilik saham BCA dan yang belum kita ketahui secara jelas apakah ada hubungan khusus antara Ahok dan pemilik BCA. Itu baru sekelumit persoalan KJP harusnya menjadi solusi bagi rakyat bukan menjadi celah praktek kolusi. Kita berharap KJP Plus yang dilaksanakan Anies-Sandi dalam 5 tahun mendatang dapat lebih bermanfaat bagi rakyat. Kegagalan demi kegagalan selama 2 tahun pemerintahan Ahok-Djarot harus jujur kita katakan, baik oleh pendukung Anies-Sandi maupun oleh pendukung Ahok-Djarot.

Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) berharap kita dapat menatap masa depan Jakarta dengan pemimpin baru, kita fokuskan pada pembangunan manusia tanpa melupakan pembangunan sarana dan prasarana. Kita ciptakan wiraswasta-wiraswasta baru dari kelurahan-kelurahan, mengintegrasikan industri kecil dan besar sehingga kesenjangan ekonomi, kapitalisme, neo-kolonialisme dan neo-imperialisme dapat kita basmi bersama. (red)

Bagikan artikel ini :