Home Hukum & Kriminal Narkotika dalam RKUHP : Solusi atau Masalah Baru?

Narkotika dalam RKUHP : Solusi atau Masalah Baru?

277
1
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat pada hari Rabu, 30 Maret 2017, Pukul 14.00 mengadakan Konferensi Pers di Cafe Ke:Kini yang bekerjasama dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Koalisi Revisi 35/2009, maupun Aliansi Reformasi KUHP. Tema yang diangkat adalah Narkotika dalam RKUHP:”Solusi ataukah Masalah Baru”, dimanaLBH Masyarakat menolak dimasukkannya tindak pidana narkotika ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP).

Hal tersebut dikarenakan regulasi mengenai narkotika sangatlah kompleks dan meletakkan aturan pidananya secara terpisah yang justru akan membuatnya tidak komprehensif dan rawan terjadinya kekacauan hukum pada taraf implementasi.

Pada sisi lain, di dunia sedang ada di tahap dimana diskursus mengenai kebijakan narkotika sedang tinggi-tingginya. Di berbagai belahan dunia, berbagai perubahan sedang terjadi seperti di Portugal, Swiss, Urugay, Belanda, Jerman, Perancis, Israel, dll. Bahkan di Amerika sendiri, negara yang mempelopori kebijakan pelarangan narkotika, sudah banyak negara bagian yang mengambil kebijakan berbeda dengan kebijakan pemerintah federal. Negara-negara bagian itu antara lain: Colorado, California, Massachusetss, Alaska, Washington,dll.

Dikatakan oleh Yohan Misero, Staf Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, bahwa tidak ada perubahan yang amata mendasar dari susunan pidana narkotika yang ada di RKUHP. Tidak adanya rumusan pasal-pasal,juga tidak dari pemidanaan.Maka tiada berguna nanti tindak pidana tersebut diletakkan dalam RKUHP.Seingga apa salahnya tetap meletakkan tindak pidana tersebut di UU Narkotika, imbuhnya lagi.

Jga dikatakan oleh Erasmus A.T. Napitupulu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, bahwa paska pembahasan Rancangan KUHP oleh Pemerintah dan DPR pada tanggal 24 Februari 2017, yang akhirnya pembahasan memasuki salah satu pokok paling krusial dala RKUHP yaitu terkait kodifikasi beberapa tindak pidana yang dianggap khusus, ke dalam KUHP yang baru nantinya. Diantara beberapa pidana yang dibahas salah satu yang harus menjadi perhatian adalah tindak pidana narkotika.

Institute for Criminal Justice reform (ICJR) menilai bahwa dimasukkannya beberapa tindak pidana ke dalam RKUHP tidaklah tepat. Sehingga menempatkan narkotika di dalam RKUHP hanya akan membuat kekacauan hukum yang sama-sama tidak diinginkan.

(ans)

Bagikan artikel ini :

1 COMMENT

Comments are closed.