Home Fokus Deputi Advokasi FPII: Dewan Pers Dianggap Gagal Dalam Menjalankan Fungsinya

Deputi Advokasi FPII: Dewan Pers Dianggap Gagal Dalam Menjalankan Fungsinya

807
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) -Dewan Pers Dianggap Gagal, Kriminalisasi dan Diskriminasi Kepada Wartawan Marak Terjadi

Jakarta, Terkait makin maraknya penolakan, pemukulan maupun tindakan anarkis lainnya kepada wartawan terutama media yang tidak masuk Verifikasi ala Dewan Pers, akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan disuarakan oleh insan pers. Kejadian-kejadian tersebut harus memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Data team advokasi FPII, kejadiaan di Lampung,dimana wartawan Translampung, Yudi Indrawan yang sedang meliput penangkapan tersangka pengrusakan Mapolsek Tagineneng kriminal turut serta ditangkap oleh oknum Polwan Polda Lampung. Padahal Yudi sudah memberitahukan jati dirinya adalah seorang Wartawan serta menunjukkan ID CARD PERS. Ini membuktikan belum adanya sosialisasi dari pihak kepolisian terkait kinerja Wartawan yang dilindungi UU PERS No. 40 Tahun 1999.

Begitu juga kasus di Kab. Cibinong dimana Hp Wartawan Pos kota, Anton Pulungan dirampas dan dirusak oleh oknum polisi saat meliput penangkapan seorang provokator demo angkutan kota di Cibinong pada Selasa (21/03).

Melihat dua kejadian tersebut, Ketua Divisi Advokasi ForumPers Independent Indonesia (FPII), Wesly H Sihombing menilai hal tersebut terulang dikarenakan tidak ada tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam memberi sanksi kepada oknum tersebut. Bilapun diberi sanksi tidak terpublikasi bentuk hukuman apa yang diberikan. Hal ini diperlukan untuk memberi efek jera kepada oknum kepolisian yang lain agar hal tersebut tidak terulang lagi.

” Penegak hukum saja bisa berbuat begitu, bagaimana dengan instansi atau masyarakat umum “? katanya saat ditemui di Kantor Sekretariat FPII, Jumat (23/03).

Lebih jauh Wesly menjelaskan, Wartawan itu dalam setiap melakukan tugas jurnalistiknya dilindungi UU PERS No. 40 thn. 1999.  Disitu sudah jelas: tertulis : barang siapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dikenakan sanksi kurungan 2 (dua) tahun penjara atau denda Rp. 500.000.000. Ini yang belum diterapkan secara maksimal.

Dewan Pers seharusnya dapat memberikan suatu teguran maupun mencari jalan agar kejadian diatas tidak terjadi dikemudian hari. Ini sesuai dengan Statuta Dewan Pers BAB III pasal 5 ayat (a) tugas dan fungsi Dewan yaitu : melindungi kemerdekaan pers dari pihak lain.

Moratorium Dewan Pers dengan Kepolisian seharusnya membahas terkait kejadian-kejadian yang menimpa insan pers yang dilakukan oleh oknum kepolisian dan mencari solusinya.

” Jangan saat Wartawan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Dewan Pers seolah-olah tutup mata, sedangkan terkait masalah pemberitaan yang dilaporkan Dewan Pers pro aktif. Ini namanya tidak adil “, katanya.

” Dewan Pers ini ada untuk siapa, dan apa manfaatnya bagi Wartawan “? tanya Wesly. ( team divisi advokasi FPII)

Bagikan artikel ini :