Home Daerah Gubernur Jatim Serahkan 450 Sertifikat Ekspor

Gubernur Jatim Serahkan 450 Sertifikat Ekspor

318
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Surabaya) – Dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing industri kecil menengah (IKM) di Jatim, Pemprov Jatim melalui Disperindag memberikan sertifikat standard ekspor kepada 450 IKM.  

“Selamat kepada IKM yang memperoleh sertifikat dari Disperindag ini. Tolong usahanya terus dikembangkan. Kalau sungguh-sungguh anda akan menjadi pengusaha besar,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo seusai menyerahkan sertifikat IKM Berstandar Orientasi Ekspor dalam menghadapi MEA di Surabaya, Jumat (17/3).
Pakde Karwo memberikan fasilitasi sertifikat berupa SPPT-SNI, barcode, sertifikasi ISO, batikmark, merek, cipta, desain industri dan uji produk kepada industri di Jatim. Pemberian fasilitasi standarisasi ini telah diberikan kepada 1.058 IKM sepanjang tahun 2016.

 

Ia menyebut, dengan diserahkannya sertifikat ekspor kepada IKM, akan menjadi titik awal untuk dapat lari lebih cepat dalam memasarkan produknya hingga seluruh negara terutama yang ada di wilayah ASEAN.  

 

Hal yang sangat mendasar, lanjut Pakde Karwo adalah pasar internasional memerlukan pengakuan dalam bentuk standarisasi. Standarisasi yang dimaksud adalah sertifikat dalam bentuk melalui ISO, sertifikasi barang hingga label dari SNI.
Menurutnya, cara berfikir yang dilakukan oleh IKM di Jatim sudah pada posisi bagus. IKM terlebih dahulu mengejar standarisasi dengan tujuan untuk dapat memperluas produk di pasar domestik maupun internasional.
Akan tetapi, standarisasi yang dilakukan di Jatim belum optimal dikarenakan banyak pengusaha IKM yang belum memahami dan memperoleh pengetahuan tentang cara memperoleh standarisasi. Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan sosialisasi agar IKM yang ada di daerah dapat terlayani.
“Kami akan menyediakan help desk atau tempat untuk melayani dan memberitahu cara memperoleh sertifikat standarisasi. Tempat layanan seperti ini harus diperbanyak. Jika perlu nantinya akan tempat layanan ini bisa bergabung dengan Dispenda dalam penyediaan layanan standarisasi di daerah,” jelasnya. (Setya)

Bagikan artikel ini :