Home Daerah Ratusan Warga Pulau Pari Galang Petisi Untuk Usir Security PT Bumi Pari...

Ratusan Warga Pulau Pari Galang Petisi Untuk Usir Security PT Bumi Pari Asih

756
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Kep. Seribu) – Ratusan warga Pulau Pari, kabupaten Kepulauan Seribu,
DKI Jakarta menggalang petisi untuk mengusir Security PT Bumi Pari Asih
(PT BPA) karena dinilai telah mengganggu ketentraman dan kenyamanan
kehidupan warga masyarakat Pulau Pari pada Kamis (9/3/2017).

Menurut Salah satu warga Pulau Pari, Sahrul Hidayat, penggalangan petisi
tersebut sebagai bentuk tindaklanjut keresahan dan aduan warga Pulau Pari
akan tindakan pihak security PT BPA. “Ini adalah puncak kemarahan warga,” ada 7 point alasan warga ingin mengusir adalah :
1. Keberadaan securiti PT Bumi Pari Asih di Pulau Pari tidak pernah
melaporkan keberadaan dirinya kepada Ketua RT atau RW setempat.
2. Kegiatan security PT Bumi Pari Asih di Pulau Pari memberikan rasa tidak
nyaman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.
3. Pihak securiti PT Bumi Pari Asih tanpa kewenangan yang jelas melarang
warga untuk mendirikan bangunan, merenovasi bangunan.
4. Securiti PT Bumi Pari Asih pernah melakukan pengukuran lahan dipulau
Pari yang sebenarnya bukan merupakan tugas dan kewenangannya.
5. Keberadaan Securiti PT Bumi Pari Asih dipulau pari sangat menganggu
kenyamanan masyarakat Karena pernah melakukan tindakan represif kepada
seorang keluarga.
6. Securiti PT Bumi Pari Asih pernah berupaya untuk memberhentikan kegiatan
tadarus yang dilakukan oleh masyarat di Masjid pada bulan Ramadhan Tahun
2016. Bahkan memutar pengeras suara ke arah lain dan
7. Kebaradaan securiti PT Bumi Pari Asri dipulau pari tidak jelas maksud
dan tujuannya” ujar Sahrul.

Sahrul menambahkan, atas dasar pengaduan warga diatas yang merasa keberatan
dengan ke beradaan security PT Bumi Pari Asih dipulau Pari, warga
mengintruksikan kepada seluruh securiti PT bumi Pari Asih dalam waktu 3×24
Jam setelah surat diterima untuk dapat meninggalkan Pulau Pari.

Menurut Karsidi, pengacara publik LBH Rakyat Banten, pihaknya melihat
proses yang di lakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan prosedure yang
seharusnya, hal ini ter indikasi melangar Undamg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI, pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan
beragama. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (HAM). Tap MPR RI
No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Pasal 165 KUHP tentang Kejahatan dan Pelanggaran terhadap ketertiban Umum
Peraturan daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Hal senada dilontarkan Zulpriadi, Manager Program dan Kampanye WALHI DKI
Jakarta, dimana kasus ini berawal PT Bumi Pari Asri mengkalim 90% tanah di
Pulau Pari milik perusahaan. Luas Pulau Pari yang hanya 42,3 hektar ingin
di kuasai oleh PT BPA untuk dijadikan tujuan wisata dengan membangun dan
mengembangkan hotel dan villa yang lengkap dengan fasilitasnya. Hal
tersebut tentu akan mengancam tempat tinggal, kelangsungan hidup dan
sumber penghidupan sebanyak 318 Kepala Keluarga dan 1218 jiwa masyarakat
yang mendiami Pulau Pari. Pihak security digunakan sebagai alat intimidasi
oleh pihak PT. BPA terhadap masyarakat Pulau Pari untuk memuluskan
Privatisasi Pulau. (Sla)

Bagikan artikel ini :