Home Peristiwa Peringati Hari Perempuan Internasional, Buruh Gelar Aksi Di Depan DPR/MPR

Peringati Hari Perempuan Internasional, Buruh Gelar Aksi Di Depan DPR/MPR

439
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, buruh perempuan yang tergabung dalam berbagai elemen serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Rabu 8 Maret 2017.

Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesian Council, Seri Mangunah, Perlindungan Maternitas di tempat kerja sudah seharusnya menjadi elemen penting dan perhatian dari bangsa ini, demikian juga dalam gerakan buruh Indonesia. Perlindungan maternitas yang meliputi hak atas cuti haid, hak atas cuti melahirkan, perlindungan reproduksi melalui kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan ibu hamil di tempat kerja, waktu menyusui pada jam kerja serta tersedianya pojok laktasi merupakan elemen penting bagi terciptanya perlindungan maternitas menyeluruh di tempat kerja. Karena hanya dari ibu yang sehat lahir anak-anak bangsa yang sehat.

Menurut Seri, ada empat issue yang diangkat Komite Perempuan IndustriAll Indonesian Council saat merayakan Hari Perempuan Internasional. Perlindungan maternitas, 14 minggu cuti melahirkan, ratifikasi konvensi IlO 183, dan stop periksa haid.

Senada dengan Seri, Wakil Presiden FSPMI Bidang Perempuan, Mundiah, menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan belum maksimal. Menurutnya, kurang maksimalnya perlindungan itu salah satunya terlihat dari keengganan pemerintah untuk merativikasi Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas. Konvensi ILO ini, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pekerja perempuan. Misalnya, hak cuti melahirkan pekerja perempuan minimal 14 pekan.

Masih ada pengusaha yang menerbitkan peraturan untuk memeriksa langsung pekerja perempuan yang ingin mengambil cuti haid. Pemeriksaan itu dilakukan lewat klinik di perusahaan, tapi ada juga yang memeriksa adalah orang yang tidak sepatutnya yaitu satpam.

Akibatnya, pekerja perempuan kesulitan mengambil cuti haid karena prosedur yang diterapkan di perusahaan rumit. Terutama yang harus melewati tahap “pemeriksaan” oleh pihak perusahaan.

Oleh karena itu, buruh Indonesia bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan perlindungan maternitas.

“Aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR/MPR untuk mendesak agar para wakil rakyat segera memasukkan agenda ratifikasi Konvensi ILO Nomor 183 kedalam Prolegnas,” pungkas Seri Mangunah.(fs)

Bagikan artikel ini :