Home Daerah Panglima TNI Harus Hentikan Keterlibatan TNI Dalam Konflik Lahan Di Kampung Nifasi...

Panglima TNI Harus Hentikan Keterlibatan TNI Dalam Konflik Lahan Di Kampung Nifasi Kab. Nabire Papua Dan Tindak Oknum Pelaku Kekerasan

1385
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) Permasalahan sengketa lahan antara PT. Tunas Anugerah Papua (TAP) dan PT. Kristalin Eka Lestari (KEL) telah banyak merugikan hak-hak masyarakat dari adat suku Wate, sebagai pemilik hak ulayat di Kali Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua.

Dengan adanya permasalahan yang merugikan hak masyarakat ini IMPARSIAL melakukan jumpa pers di acara diskusi Publik “Quo Vadis Konflik Papua & Problematika Sengketa Sumber Daya Alam (Freeport & Nifasi, Nabire) Serta Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia”. Acara ini (5/3) di adakan di kantor Imparsial,Tebet, Jakarta Selatan.

Acara diskusi ini menghadirkan para narasumber : Thaha Al-Hamid (Tokoh Masyarakat Papua), John Gobai (Ketua Dewan Adat Papua Meepago), Odizeus Beanal (Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme), Al Araf (Direktur IMPARSIAL).

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik tanah adat dan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah adat Meepago kepada Imparsial, bahwa PT. KEL telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat sekitar, termasuk penyerobotan lahan pertambangan secara ilegal yang sebelumnya dimiliki oleh PT. TAP dengan melibatkan oknum anggota TNI. Oknum anggota TNI bersenjata lengkap mendampingi Direktur PT. KEL mengancam dengan kekerasan untuk masuk ke wilayah penambangan milik PT. TAP dan merampas dan menguasai hasil produksi emas yang dikerjakan oleh PT. TAP dan masyarakat setempat.

PT. KEL mengklaim mereka sudah mengantongi ijin tambang di lahan tersebut, tetapi berdasarkan pengakuan dari pemilik hak ulayat kampung Nifasi ini, mereka tidak pernah memberikan pelepasan tanah adat selain kepada PT. Tunas Anugrah Papua (TAP).

IMPARSIAL mengecam keterlibatan oknum anggota TNI dalam sengketa penguasaan lahan di kampung Nifasi Kabupaten Nabire, Papua. Keterlibatan itu sama sekali tidak dibenarkan dan hal itu secara nyata merupakan bentuk penyimpangan karena menyalahi fungsi dan tugas pokok TNI sebagai aktor pertahanan negara. Oknum anggota TNI tidak hanya melakukan pemihakan kepada korporasi yang terlibat dalam perebutan lahan itu, tapi juga melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat. Terjadinya konflik perebutan lahan di kampung Nifasi atau di wilayah manapun di Papua tentu tidak bisa dijadikan sebagai dalih oleh TNI untuk masuk dan melibatkan diri dalam penanganan konflik.

Dalam beberapa kasus dimana oknum anggota TNI terlibat dalam konflik lahan dan perebutan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah, praktik-praktik penyimpangan itu sejatinya bukanlah hal baru. Sudah menjadi pola umum bahwa keterlibatan tersebut seringkali menjadi ruang untuk perburuan rente (keuntungan ekonomi), hingga terjadinya berbagai praktik kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat.

IMPARSIAL memandang kehadiran oknum anggota TNI di wilayah hak ulayah masyarakat adat tersebut bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Dalam pasal 30 ayat (1) Deklarasi itu disebutkan bahwa “kegiatan-kegiatan militer tidak diperbolehkan ada di tanah dan wilayah masyarakat adat, kecuali dengani alasan pembenaran karena ada ancaman yang berarti bagi kepentingan umum atau kalau tidak, disetujui secara bebas dan dimintakan oleh Masyarakat Adat yang bersangkutan”.

Atas dasar hal tersebut di atas, Imparsial mendesak:
1. Panglima TNI harus segera memerintahkan Panglima Kodam Cendrawasih untuk menarik anggota TNI dan menghentikan segala bentuk keterlibatan oknum anggota TNI dalam sengketa lahan tambang yang merugikan masyarakat adat di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua.
2. Panglima TNI menindak tegas setiap oknum anggota TNI yang terlibat dalam sengketa lahan di kampung Nifasi Nabire dan memproses hukum mereka yang diduga melakukan kekerasan terhadap masyarakat.
3. Polri juga harus menghindari pendekatan koersif dalam penyelesaian sengketa lahan tambang di wilayah itu dan menghormati mekanisme adat yang berlaku di wilayah masyarakat Papua.

(Rkf)

Bagikan artikel ini :