Home Nasional Menghadapi Ancaman Nyata Komunisme MUI Sesalkan Adanya Budaya Permisivisme

Menghadapi Ancaman Nyata Komunisme MUI Sesalkan Adanya Budaya Permisivisme

371
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id (Jakarta) Ancaman Komunisme sebagai idiologi dan komunisme sebagai kaum atau kelompok bukan lagi wacana tetapi realita.Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan adanya budaya permisif, permisivisme budaya dan politik yang menganggap seolah-olah tidak ada ancaman komunisme bahkan memberikan argumen bahwa itu adalah ilusi atau mitos.

“Komunisme dan kaum komunis tidak lagi mitos tetapi fakta sebagaimana disampaikan peserta tadi, baik secara teoritis menurut literatur maupun secara empiris pada kenyataannya ada penampakannya seperti kecenderungan mengadu domba, memecah belah dan lain sebagainya.Bahkan penampakan nyata yang mengancam dan menantang seperti kegiatan forum, lambang-lambang.Inilah yang kita nyatakan realita adalah fakta bukan mitos atau ilusi tapi adalah fakta,”simpul Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, setelah peserta Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI ke-15, mengemukakan berbagai pandangannya, di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/2)

Diketahui, rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Nasaruddin Umar dan Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Natsir Zubaidi.Turut hadir beberapa ormas Islam dengan membahas dua ancaman Indonesia yang menjadi pembicaraan yaitu komunisme dan ketidakadilan hukum serta ekonomi.

Din juga meminta kepada bangsa untuk tidak abai, tidak alpa, dan tidak memandang remeh adanya bahaya komunisme yang mengancam eksistensi bangsa dan negara kita,”permisvisme budaya dan politik hanya menambah bahaya dan mengancam eksistensi bangsa ini,”jelasnya sekali lagi

Menurut Din, Menghadap ancaman seperti ada tiga solusi yang bisa kita lakukan pertama, kita sebagai bagian dari kelompok madani ormas untuk melakukan terus-menerus upaya penyadaran, memperkuat landasan budaya bagi bangsa, baik lewat pendidikan supaya tidak melupakan bahayanya ancaman ini maupun lewat kegiatan keagamaan termasuk wisata ziarah.Solusi ini pendekatan pertama yang bersifat kultural menjadi tanggungjawab kita.

Pendekatan kedua perubahan struktural yang menjadi tugasnya pemerintah, partai-partai politik,” kita hanya bisa mendesak agar parpol, parlemen, penyelengara negara harus menjadi perhatian dan jangan lupa masih ada TAP MPR RI yang belum diubah, maka jangan pernah abaikan itu dan jangan pernah ada upaya memakzulkan TAP MPR tentang PKI,”tegasnya

Pendekatan ketiga proses politik yaitu pengambilan kebijakan oleh pemerintah, jika pemerintah mengambil langkah-langkah maka sebagian dari masalah akan bisa teratasi,”ini juga kita kelompok madani hanya bisa mendorong atau mendesak, sayang dialoq langsung dengan pemerintah belum bisa terjadi dalam rangka kita mendiskusikan ini dari pikiran-kepikaran juga dari hati-kehati sebagaimana niat baik kita untuk berdialoq lewat rapat pleno ini,”ungkap Din (fs)

Bagikan artikel ini :