Home Politik Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Terkait Pilkada

Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Terkait Pilkada

638
0
Bagikan artikel ini :

globalnews.co.id, Jakarta – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubenur/wakil gubenur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang akan di adakan serentak nantinya pada tanggal 15 Februari 2017, Dengan ini Dr.H.Haedar Nashir,M.Si (ketua umum Pusat Muhammadiyah) melakukan pernyataan sikap :

1. Pilkada serentak hendaknya dijadikan proses dan mekanisme politik yang demokratis dan bemartabat dalam memilih pemimpin daerah yang terbaik dan menjadi suri teladan bagi kehidupan bangsa. Muhammadiyah mengapresiasi dukungan masyarakat, penyelenggara Pilkada, pasangan calon dan tim kampanye, media massa, dan aparatur keamanan atas terselenggaranya kampanye yang damai, aman, santun, beradab, dan berkualitas.

2. Menghimbau kepada warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab dengan pertimbangan dan sikap kritis, obyektif, dan rasional, menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pilihan, memelihara persatuan, serta menjauhi praktik politik transaksional, kampanye hitam, dan perbuatan yang tidak bermoral lainnya.

3. Penyelenggara Pilkada agar menjamin proses dan kontestasi demokrasi tersebut benar-benar berkualitas dengan menjunjung tinggi objektivitas, profesionalitas, memegang teguh amanah, menegakkan aturan dengan konsisten, jujur, adil, transparan, akuntabel, serta tidak memihak kepada salah satu kandidat dalam seluruh tahapan pendataan pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan basil pemilihan.

4. Menyerukan kepada semua pasangan calon kepala daerah dan para pendukungnya untuk bersikap jujur, bijaksana, ksatria, dan berjiwa besar menerima apapun hasil Pilkada, serta siap menang dan siap kalah. Hendaknya semua pasangan calon untuk menghindari tindak kekcrasan, praktik politik uang, kecurangan, dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam bentuk apapun.

5. Meminta apatur keamanan untuk melindungi, menjamin keamanan, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, khususnya warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya. Aparatur keamanan hendaknya mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga netralitas negara dalam penyelenggaraan Pilkada.

6. Menghimbau kepada warga Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih kandidat yang berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap dakwah serta peljuangan umat Islam.

7. Seluruh warga masyarakat hendaknya menjaga kebersamaan dan kerukumm, bahwa perbedaan pilihan politik tidak menjadi faktor keretakkan dan disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Rik)

Bagikan artikel ini :